Menteri Maruarar Sirait: Kualitas Rumah Subsidi Lebih Penting dari Ukuran

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta maaf secara terbuka terkait rumah subsidi yang diperkecil.

Desain rumah berukuran 14 meter persegi menuai kritik luas, baik dari masyarakat umum maupun anggota parlemen, karena dianggap tidak layak huni.

Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi soal bentuk dan ukuran final rumah subsidi.

Wakil Menteri Fahri Hamzah dengan rekan kerjanya Maruarar Sirait yang notabene sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Draf aturan baru dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini memicu perdebatan publik.

"Kau jangan adu-adu saya sama Pak Hashim. Pak Hashim orang yang saya hormati," kata Ara

Ara pro dengan luas rumah 18 meter persegi. Sementara Fahri menilai luas rumah layak minimal 36 meter persegi.

Ara mengatakan, banyak perubahan yang bisa terjadi terhadap kebijakan untuk rakyat.

Menteri Ara menyebut, rumah subsidi akan tetap layak huni meskipun ukurannya diperkecil.

Menteri Maruarar melihat, banyak perumahan subsidi dibangun, namun kondisinya memprihatinkan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk mengambil peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, menekankan pentingnya kontribusi intelektual dan sumber daya manusia berkualitas.

Maruarar Sirait resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP PIKI periode 2026-2031 di Jakarta, menandai babak baru kepemimpinan organisasi intelektual Kristen ini dan komitmennya terhadap pembangunan nasional.

Pemerintah sebagai representasi negara dituntut untuk turun langsung ke lapangan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah sukses menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk 6 juta unit rumah bagi masyarakat desil 3, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengkaji skema KPR tenor 40 tahu

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.

Perpanjangan tenor KPR tersebut diestimasi bakal meringankan cicilan rumah subsidi hingga di bawah Rp1 juta per bulan.

Kenaikan dua kali lipat dari kuota sebelumnya itu diyakini tak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui penambahan kuota 50 ribu rumah subsidi di Jawa Tengah, sebuah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian dan menggerakkan ekonomi daerah.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.