Maruarar soal Polemik Rumah Subsidi 18 Meter Persegi: Belum Ada Keputusan Final

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah mempersiapkan skema rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Prog

Dia bilang, pemerintah pusat siap berdiskusi terkait hal tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta maaf secara terbuka terkait rumah subsidi yang diperkecil.

Desain rumah berukuran 14 meter persegi menuai kritik luas, baik dari masyarakat umum maupun anggota parlemen, karena dianggap tidak layak huni.

Pemerintah mengabaikan dinamika kehidupan pekerja yang dalam jangka panjang pasti membutuhkan ruang yang lebih memadai.

Wakil Menteri Fahri Hamzah dengan rekan kerjanya Maruarar Sirait yang notabene sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 14 hingga 18 meter persegi tengah menuai pro dan kontra.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat alternatif dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Terdapat aturan mengenai rumah subsidi tapak harus memiliki luas bangunan minimal 21 meter persegi dan luas tanah minimal 60 meter persegi.

Pemerintah terbuka terhadap kritikan masyarakat terkait konsep rumah subsidi luasan 14 meter yang baru diperkenalkan.

Pemerintah terbuka terhadap kritikan masyarakat terkait konsep rumah subsidi.

"Kau jangan adu-adu saya sama Pak Hashim. Pak Hashim orang yang saya hormati," kata Ara

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.

Perpanjangan tenor KPR tersebut diestimasi bakal meringankan cicilan rumah subsidi hingga di bawah Rp1 juta per bulan.

Kenaikan dua kali lipat dari kuota sebelumnya itu diyakini tak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui penambahan kuota 50 ribu rumah subsidi di Jawa Tengah, sebuah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian dan menggerakkan ekonomi daerah.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

Mereka mengingatkan agar pemilihan pemimpin organisasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berorientasi pada perbaikan organisasi..

Pemerintah pun mengajak badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan pelaku UMKM untuk mengelola sumur rakyat.

Pada tahap awal, kunjungan akan dilakukan Jokowi ke 3 provinsi.

Kepolisian menggali berbagai hal terkait acara bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang digelar pada 31 Maret 2026.

Kuasa hukum keluarga, Marselinus Edwin menilai putusan dibacakan jauh dari rasa keadilan. Mereka mendesak Oditur Militer segera mengajukan banding.

Hal ini dilakukan Prabowo usai menerima laporan adanya dugaan penyelewengan di BGN.