VIDEO: Adik Prabowo Kritik Rumah Subsidi Diperkecil, Menteri Ara Minta Jangan Diadu dengan Hashim

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta maaf secara terbuka terkait rumah subsidi yang diperkecil.

Desain rumah berukuran 14 meter persegi menuai kritik luas, baik dari masyarakat umum maupun anggota parlemen, karena dianggap tidak layak huni.

Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi soal bentuk dan ukuran final rumah subsidi.

Wakil Menteri Fahri Hamzah dengan rekan kerjanya Maruarar Sirait yang notabene sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah terbuka terhadap kritikan masyarakat terkait konsep rumah subsidi.

Ara pro dengan luas rumah 18 meter persegi. Sementara Fahri menilai luas rumah layak minimal 36 meter persegi.

Ara mengatakan, banyak perubahan yang bisa terjadi terhadap kebijakan untuk rakyat.

Ara menjelaskan, tidak semua rumah dengan luas bangunan 60 meter persegi masuk dalam kategori layak huni.

Menteri Ara menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Hashim tetap baik dan tidak ada ketegangan seperti yang diberitakan.

Menteri Ara menyebut, rumah subsidi akan tetap layak huni meskipun ukurannya diperkecil.

Di awal rapat, Maruarar menekankan pentingnya keberpihakan terhadap rakyat

Video viral yang menarasikan dirinya enggan bersalaman dipastikan informasi Hoaks.

Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa ABPEDNAS memiliki peran krusial dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah seperti MBG.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, tegaskan Pembangunan 3 Juta Rumah bukan hanya sediakan hunian, tapi juga langkah strategis atasi stunting dan TBC. Simak dampaknya bagi kesehatan dan ekonomi nasional!

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu akan menjabat Wakil Ketua Satgas.

Lapangan Gas Mako dikembangkan melalui kerja sama pemerintah, WNEL sebagai operator, dan PT Nations Natuna Barat entitas di bawah Arsari Group.

Menurut Hashim, peristiwa tersebut bukan hanya berdampak pada investor, tetapi juga menyangkut kehormatan negara di mata dunia.

OJK menyatakan akan menelusuri isu empat surat MSCI yang disebut tak ditanggapi, sembari memastikan komunikasi teknis berjalan intensif.

Pemerintah Indonesia terus mempercepat Program Perumahan Senen untuk warga yang tinggal di sepanjang rel kereta api, memastikan mereka mendapatkan hunian layak dan nyaman.

Sekretaris Kabinet dan Dirut KAI meninjau langsung progres Pembangunan Hunian Warga Senen, memastikan tempat tinggal layak segera terwujud bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan 324 unit hunian sementara (huntara) di kawasan Senen adalah langkah cepat pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa program Bedah Rumah di Papua melibatkan enam provinsi dan mencakup total 42 kabupaten/kota.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau proyek Hunian Warisan Bangsa Purwakarta, yang menjadi prototipe nasional perumahan terjangkau, menawarkan solusi hunian berkualitas bagi masyarakat luas.

Proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjukkan progres signifikan, melampaui target awal. Pembangunan Rusun ASN Kejati Jabar ini diharapkan selesai lebih cepat dari jadwal.