VIDEO: Adik Prabowo Kritik Rumah Subsidi Diperkecil, Menteri Ara Minta Jangan Diadu dengan Hashim

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta maaf secara terbuka terkait rumah subsidi yang diperkecil.

Desain rumah berukuran 14 meter persegi menuai kritik luas, baik dari masyarakat umum maupun anggota parlemen, karena dianggap tidak layak huni.

Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi soal bentuk dan ukuran final rumah subsidi.

Wakil Menteri Fahri Hamzah dengan rekan kerjanya Maruarar Sirait yang notabene sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah terbuka terhadap kritikan masyarakat terkait konsep rumah subsidi.

Ara pro dengan luas rumah 18 meter persegi. Sementara Fahri menilai luas rumah layak minimal 36 meter persegi.

Ara mengatakan, banyak perubahan yang bisa terjadi terhadap kebijakan untuk rakyat.

Ara menjelaskan, tidak semua rumah dengan luas bangunan 60 meter persegi masuk dalam kategori layak huni.

Menteri Ara menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Hashim tetap baik dan tidak ada ketegangan seperti yang diberitakan.

Menteri Ara menyebut, rumah subsidi akan tetap layak huni meskipun ukurannya diperkecil.

Di awal rapat, Maruarar menekankan pentingnya keberpihakan terhadap rakyat

Video viral yang menarasikan dirinya enggan bersalaman dipastikan informasi Hoaks.

Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa ABPEDNAS memiliki peran krusial dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah seperti MBG.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, tegaskan Pembangunan 3 Juta Rumah bukan hanya sediakan hunian, tapi juga langkah strategis atasi stunting dan TBC. Simak dampaknya bagi kesehatan dan ekonomi nasional!

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu akan menjabat Wakil Ketua Satgas.

Lapangan Gas Mako dikembangkan melalui kerja sama pemerintah, WNEL sebagai operator, dan PT Nations Natuna Barat entitas di bawah Arsari Group.

Menurut Hashim, peristiwa tersebut bukan hanya berdampak pada investor, tetapi juga menyangkut kehormatan negara di mata dunia.

OJK menyatakan akan menelusuri isu empat surat MSCI yang disebut tak ditanggapi, sembari memastikan komunikasi teknis berjalan intensif.

Meskipun BI Rate naik, pemerintah memastikan suku bunga KPR Subsidi tetap 5 persen untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan komitmen kuat dalam penyediaan perumahan terjangkau.

Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan Program Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah, termasuk rencana perluasan pada 2027.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.