Pembangunan 3 Juta Rumah: Strategi Ampuh Tekan Stunting dan TBC di Indonesia
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, tegaskan Pembangunan 3 Juta Rumah bukan hanya sediakan hunian, tapi juga langkah strategis atasi stunting dan TBC. Simak dampaknya bagi kesehatan dan ekonomi nasional!
Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah memiliki tujuan ganda. Program ini tidak hanya menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi pemerintah untuk menekan angka stunting dan tuberkulosis (TBC) yang seringkali dipicu oleh lingkungan permukiman tidak sehat. Pernyataan ini disampaikan dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Hashim, masih banyak keluarga di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap rumah layak. Kondisi ini menyebabkan anak-anak tumbuh di lingkungan yang kurang sehat, sehingga berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan serius. Lingkungan permukiman yang padat dan kurang sehat dapat mengganggu kesehatan anak, termasuk meningkatkan risiko stunting.
Selain stunting, Hashim juga menyoroti tingginya kasus TBC di Indonesia yang sangat berkaitan erat dengan kondisi hunian yang tidak memadai. Ia menegaskan bahwa pembangunan hunian layak adalah langkah krusial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesehatan generasi muda.
Hunian Layak: Kunci Atasi Stunting dan TBC
Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, lingkungan yang tidak sehat merupakan penyebab utama stunting karena berdampak langsung pada kesehatan anak-anak. Banyak anak-anak di Indonesia masih harus tinggal di lingkungan yang jauh dari standar kesehatan, yang menghambat tumbuh kembang mereka secara optimal.
Selain itu, Hashim mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia dalam prevalensi TBC, setelah India. Penyakit paru-paru ini banyak ditemukan di kawasan permukiman padat dan kumuh, di mana sanitasi buruk dan ventilasi tidak memadai menjadi pemicu utama penyebarannya.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh hasil program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah menjangkau 72 juta masyarakat Indonesia. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan banyak masyarakat yang menderita TBC akibat kondisi lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat. Hashim menyebut TBC dan stunting sebagai 'malapetaka bagi bangsa Indonesia' yang harus segera ditangani.
Dampak Ekonomi dan Keadilan Sosial Pembangunan Hunian
Program pembangunan perumahan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa aktivitas pembangunan hunian akan mendorong industri pendukung, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi.
Lebih lanjut, program ini juga bertujuan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Hashim mencontohkan keberhasilan program serupa di negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan keadilan sosial.
Hashim turut mengapresiasi inisiatif PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang telah memanfaatkan aset lahannya untuk pengembangan kawasan hunian. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertata bagi masyarakat.
Tantangan TBC di Indonesia dan Urgensi Penanganan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Laporan Global Tuberculosis Report 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian per tahun. Angka ini menunjukkan urgensi percepatan penanggulangan TBC secara masif dan terintegrasi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam pernyataannya di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025), menegaskan bahwa penanganan TBC merupakan salah satu dari tiga program percepatan bidang kesehatan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan mengantisipasi penyebaran penyakit menular berbahaya yang diprediksi mampu merenggut sekitar 125 ribu nyawa pada tahun 2025.
Sumber: AntaraNews