Proyek 3 Juta Rumah Dipastikan Pakai Kontraktor Lokal dan Bahan Bangunan dari UMKM

Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Helvi Y. Moraza menegaskan bahwa pelaku UMKM harus dilibatkan dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Helvi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait (Ara) telah memastikan kontraktor serta bahan bangunan yang digunakan dalam proyek ini berasal dari UMKM lokal.

"Itu Pak Menteri UMKM (Mamam Abdurrahman) sudah beberapa kali melakukan pertemuan teknis dengan Pak Ara," ujar Helvi kepada media di Jakarta, Kamis (20/2).

Helvi menegaskan, dalam setiap proyek pembangunan, UMKM lokal wajib terlibat, baik sebagai kontraktor maupun pemasok bahan bangunan.

"Skemanya yang jelas kita diminta, bahwa di manapun itu dibangun harus melibatkan UMKM lokal. Ya, kontraktornya UMKM lokal, kemudian pemasok bahannya UMKM lokal," jelasnya.

Untuk pendanaan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, Bank Tabungan Negara (BTN) juga akan berperan dalam mendukung pembiayaan dan persiapan proyek ini.

Keterlibatan UMKM dalam proyek ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan memperkuat ekosistem usaha kecil di seluruh Indonesia.

"Terkait pendanaaan pihaknya kerjasama sama himbara, kan ada KUR nya ada. Iya, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapan ini," lanjut dia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bakal membangun 3 juta rumah dalam setahun. Hal ini dilandasi keprihatinan Prabowo yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah. Sehingga banyak orang terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Hal ini dikatakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah dalam dialog interaktif sesi kedua Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang diselenggarakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta.

"Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit. Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi.

Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantre kuota FLPP dari negara.

"Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan," ujar Maruarar.