VIDEO: Menteri Maruarar Emosi Depan Pengusaha Rumah Subsidi Singgung Audit BPK "Mau Lawan Pemerintah?"

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa mereka akan memantau kesiapan pengembang dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan rusun subsidi.

Direktorat Jenderal di Kementerian PKP bertanggung jawab untuk menangani masalah ini dan akan segera menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

Ara menjelaskan, tidak semua rumah dengan luas bangunan 60 meter persegi masuk dalam kategori layak huni.

Menteri Ara meminta Pemda dan masyarakat aktif mengecek reputasi pengembang perumahan.

Menteri menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi.

Menteri Maruarar melihat, banyak perumahan subsidi dibangun, namun kondisinya memprihatinkan

Menteri Maruarar Sirait semprot pengusaha rumah subsidi.

Di sela-sela rapat, salah satu anggota DPR menyinggung soal tindakan Menteri Maruarar yang menggebrak meja saat rapat.

Mengawali rapat, seorang anggota DPR melakukan interupsi, agar menteri Maruarar berbicara langsung ke persoalan

Menteri Maruarar menegaskan pada jajarannya untuk selalu terbuka, termasuk soal kondisi dan keuangan

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait kembali memimpin rapat bersama jajaran kementeriannya.

Maruarar mengatakan, mendapat perintah dari Presiden Prabowo, agar mengurangi pemukiman dan perumahan eksklusif

Pigai mengaku sudah menyerahkan draf RUU Masyarakat Adat itu ke DPR.

Menurutnya, usulan tersebut tidak tepat sasaran dan seharusnya diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kubu Nadiem menilai dalam persidangan tersebut banyak kesalahpahaman membuat dakwaan tidak nyambung, seperti pembahasan pasar modal dan split stock.

Hingga saat ini, PPIH Embarkasi Makassar telah menerima 43 kelompok terbang (kloter) di Asrama Haji Sudiang Makassar.

Saat melintas di kawasan depan parlemen, Prabowo tampak melambaikan tangan kepada peserta aksi. Sapaan itu disambut antusias massa berasal dari berbagai daerah.

RUPST 2026 dihadiri oleh para Pemegang Saham yang mewakili 89,53% atau sejumlah 22,08 miliar saham dari seluruh jumlah saham dikeluarkan oleh Perseroan.

Tim Kementerian PKP selanjutnya akan melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah tersebut selama dua pekan.

Kenaikan dua kali lipat dari kuota sebelumnya itu diyakini tak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui penambahan kuota 50 ribu rumah subsidi di Jawa Tengah, sebuah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian dan menggerakkan ekonomi daerah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Surabaya, menandai peningkatan signifikan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri PKP Maruarar Sirait meluncurkan Program BSPS 2026 di Bangkalan, Madura, dengan alokasi besar untuk perbaikan rumah layak huni dan dorong ekonomi daerah.

Azis Andriansyah diketahui merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 dan telah menempuh pendidikan hingga jenjang Sespimti.