Pemerintah Perkecil Ukuran Rumah Subsidi Jadi 18 Meter: Biar Rakyat Nanti Ada Pilihan

Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu cicilan rumah subsidi, dari yang sebelumnya maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah mempersiapkan skema rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Prog

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana menyelesaikan penandatanganan 50.000 kontrak rumah subsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah pada 18 Desember 2025, menandai dorongan besar untuk perumahan terjangkau.

Maruarar menyatakan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi akan tetap dipertahankan pada 5 persen.

Dalam menyusun rencana itu, Maruarar atau Ara turut menggandeng BP Tapera, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta maaf secara terbuka terkait rumah subsidi yang diperkecil.

Pemerintah mengabaikan dinamika kehidupan pekerja yang dalam jangka panjang pasti membutuhkan ruang yang lebih memadai.

Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi soal bentuk dan ukuran final rumah subsidi.

Rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 14 hingga 18 meter persegi tengah menuai pro dan kontra.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat alternatif dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Pemerintah terbuka terhadap kritikan masyarakat terkait konsep rumah subsidi luasan 14 meter yang baru diperkenalkan.

Ara pro dengan luas rumah 18 meter persegi. Sementara Fahri menilai luas rumah layak minimal 36 meter persegi.

Meskipun BI Rate naik, pemerintah memastikan suku bunga KPR Subsidi tetap 5 persen untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan komitmen kuat dalam penyediaan perumahan terjangkau.

Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan Program Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah, termasuk rencana perluasan pada 2027.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.

Menurut Tito, dengan perluasan cakupan MBR ini diharapkan dapat semakin mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

Lima model kolam ikan memanjang yang terletak di samping rumah subsidi dapat memberikan suasana hunian yang asri dan menenangkan.

Masyarakat dapat mencari properti sekaligus mengajukan pembiayaan rumah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.