Terobosan Baru, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Subsidi di Jakarta

Menteri PKP Maruarar Sirait meluncurkan Program BSPS 2026 di Bangkalan, Madura, dengan alokasi besar untuk perbaikan rumah layak huni dan dorong ekonomi daerah.

Ara menjelaskan, Presiden meminta agar lahan-lahan negara di lokasi strategis dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah mempersiapkan skema rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, berkolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Prog

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru mengenai progres pembangunan rusun subsidi di Cikarang seluas 30 hektare, yang ditargetkan rampung ratusan unit pada tahun 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa mereka akan memantau kesiapan pengembang dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan rusun subsidi.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam mempermudah akses perumahan murah bagi MBR melalui skema pembiayaan terjangkau, mencetak rekor distribusi perumahan subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana menyelesaikan penandatanganan 50.000 kontrak rumah subsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah pada 18 Desember 2025, menandai dorongan besar untuk perumahan terjangkau.

Hunian bersubsidi dalam bentuk vertical housing itu nantinya rencana dibangun di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado.

Menteri PKP Maruarar Sirait umumkan capaian impresif serapan rumah subsidi hingga 221 ribu unit per 15 November 2025, menandakan sinergi kuat ekosistem perumahan nasional.

Maruarar menyatakan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi akan tetap dipertahankan pada 5 persen.

Menteri PKP Maruarar Sirait mendesak kepala daerah permudah pengurusan Rumah Subsidi MBR, menyoroti rendahnya realisasi di Jatim dan potensi besar yang belum tergarap.

Dana ini diharapkan dapat terserap secara optimal demi memperkuat ekosistem perumahan rakyat.

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi telah mencapai 77.532 unit per 11 Juni 2026, menunjukkan tren positif dan tingginya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap program ini.

Lima model kolam ikan memanjang yang terletak di samping rumah subsidi dapat memberikan suasana hunian yang asri dan menenangkan.

Masyarakat dapat mencari properti sekaligus mengajukan pembiayaan rumah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.

Perpanjangan tenor KPR tersebut diestimasi bakal meringankan cicilan rumah subsidi hingga di bawah Rp1 juta per bulan.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan inovasi pendanaan untuk mengatasi karakteristik pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius tangani kawasan kumuh di Pekon Pajar Bulan, mengubahnya menjadi permukiman layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS Lampung Barat). Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup mas

Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah progresif dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menegaskan komitmennya mendukung program nasional tiga juta rumah dan mempermudah akses h

Direktur Utama BTN menegaskan penilaian kredit bank tetap menjadi hak prerogatif bank, meskipun ada pelonggaran kebijakan SLIK OJK, demi menjaga kualitas risiko dan tanggung jawab penuh perbankan.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.