Fakta Menarik: Deklarasi New York PBB 2025 Dorong Palestina Merdeka, Akankah Terwujud di Tengah Tekanan AS dan Netanyahu?

Pengakuan terhadap Palestina Merdeka semakin mendekati kenyataan pasca Deklarasi New York PBB 2025, namun jalan kedaulatan masih terjal akibat veto AS dan kontroversi Netanyahu. Akankah sejarah berpihak?

Pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka kini semakin mendekati kenyataan. Momentum penting ini datang setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi New York pada 12 September 2025. Deklarasi tersebut merupakan rancangan dokumen hasil konferensi internasional di PBB.

Konferensi ini diselenggarakan oleh Arab Saudi dan Prancis pada Juli 2025. Dokumen berjudul "Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara" ini diadopsi dengan dukungan mayoritas 142 negara anggota PBB. Ini menunjukkan konsensus global yang kuat.

Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya penyelesaian damai yang menghormati hak-hak Palestina. Dokumen ini juga menolak segala bentuk kekerasan, termasuk dari kelompok Hamas. Selain itu, diusulkan pula penempatan misi stabilisasi internasional sementara di Gaza untuk mendukung rekonstruksi.

Tantangan Berat Menuju Kedaulatan Palestina

Meskipun Deklarasi New York telah disahkan, jalan menuju kedaulatan Palestina tidaklah mudah. Sejak Oktober 2023, Amerika Serikat (AS) telah enam kali memveto resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB. Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata di Gaza, namun selalu ditahan oleh AS.

Veto terakhir terjadi pada 18 September 2025, saat AS menahan resolusi yang didukung 14 dari 15 anggota DK PBB. Resolusi itu menyerukan gencatan senjata permanen tanpa syarat dan pembebasan sandera. AS beralasan bahwa resolusi tersebut tidak cukup mengutuk Hamas dan tidak menegaskan hak Israel untuk membela diri.

Di tengah tekanan global, posisi pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, semakin kontroversial. Keputusan demi keputusan Netanyahu semakin jauh dari implementasi solusi dua negara. Konsep Israel Raya yang diusungnya, dengan dalih membela diri dari serangan teroris, telah mengakibatkan infrastruktur Palestina hancur, ekonomi terpuruk, dan warga sipil terus menjadi korban perang.

Berbulan-bulan blokade Israel telah meluluhlantakkan Jalur Gaza, menempatkan lebih dari satu juta warga dalam risiko kelaparan. Anak-anak Gaza pun terancam menjadi lost generation. Laporan WHO dan UNRWA menyatakan rumah sakit dan pusat medis tidak dapat beroperasi, sementara krisis gizi pada anak-anak meningkat drastis. Hingga kini, lebih dari 65.000 warga Palestina tewas dan 161.000 lainnya terluka di Gaza dan Tepi Barat akibat serangan masif tentara Israel.

Netanyahu (75) sendiri tak lepas dari tekanan internasional sekaligus kritik domestik. Gelombang protes masyarakat Israel yang menilai pemerintahannya gagal melindungi warga, ditambah kasus korupsi, membuat pemimpin partai Likud itu mengalami tekanan politik. Pro-kontra terhadap Netanyahu juga kian meruncing di Israel. Langkah Netanyahu memperluas konflik ke negara tetangga dinilai sebagai kombinasi tekanan pribadi dan strategi politik untuk mengalihkan perhatian publik domestik dari kegagalan internal.

Dalam perspektif psikologi politik, pemimpin yang lelah dan tertekan cenderung membuat keputusan emosional. Serangan ke luar negeri bukan hanya strategi militer, tetapi juga bentuk komunikasi politik demi menegaskan citra pemimpin “tangguh”. Namun, konsekuensinya sangat besar, terutama bagi warga sipil Palestina, serta memperluas ketidakstabilan di wilayah regional.

Lobi Kuat dan Peran Amerika Serikat

Dukungan AS menjadi faktor kunci sekaligus tempat berlindung “yang nyaman dan memberi kebebasan” bagi Netanyahu. AS menganggap Israel adalah sekutu strategis di Timur Tengah. Israel merupakan penjaga kepentingan AS di kawasan penting yang menjadi jalur energi internasional dan titik persaingan global itu.

Netanyahu menggunakan dukungan AS tersebut sebagai tameng dan alat legitimasi domestik. Di tengah protes dalam negeri Israel, ia menampilkan diri sebagai pemimpin yang berhasil mempertahankan hubungan strategis dengan AS. Dengan cara ini, Netanyahu mengalihkan perhatian rakyat Israel dari krisis internal menuju isu keamanan nasional.

Lobi kuat pro-Israel, termasuk dari American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), memengaruhi kebijakan luar negeri Washington. Hal ini menjadikan dukungan terhadap Israel datang dari dua kubu, baik kalangan Demokrat maupun Republik. Narasi ideologis AS memposisikan Israel sebagai benteng demokrasi di tengah kawasan Timur Tengah yang dianggap otoriter.

Akibatnya, meski ada kritik dari Gedung Putih, Israel tetap mendapatkan suplai senjata, perlindungan diplomatik di PBB, dan dukungan finansial. Kondisi ini membuat Israel berani melanjutkan operasi militer di Gaza dan bahkan memperluas serangan ke sejumlah negara tetangga. Dukungan bipartisan di AS juga membuat setiap upaya untuk menekan Israel hampir selalu gagal.

Hal tersebut menciptakan siklus di mana Israel merasa aman untuk mengabaikan tekanan internasional. Mereka tahu bahwa AS akan terus memberikan perlindungan di forum multilateral seperti Dewan Keamanan PBB. Kongres kerap menyetujui paket bantuan militer miliaran dolar tanpa resistensi berarti.

Di sisi lain, dunia internasional semakin vokal mengkritik kebijakan Israel. Uni Eropa terbelah antara negara-negara yang ingin menekan Israel dengan embargo senjata dan sanksi ekonomi, serta negara-negara yang tetap berhati-hati. Namun, tekanan publik di banyak negara Barat, termasuk protes besar di London, Paris, Berlin, Amsterdam, Madrid, hingga Washington sendiri, mulai membentuk arus baru opini publik yang lebih simpatik kepada Palestina.

Negara-negara Global South, termasuk Indonesia, Malaysia, Pakistan, Rusia, China, India, Afrika Selatan, dan Brasil, meningkatkan diplomasi untuk menekan Israel. Dukungan dari negara-negara Arab semakin konsisten, terutama melalui forum Liga Arab, Dewan Kerja Sama Teluk, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Bahkan, sebagian negara Eropa telah mempertimbangkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik yang berkepanjangan.

Masa Depan Palestina Merdeka di Mata Dunia

Meski tantangan masih besar, pengakuan internasional terhadap Palestina kini semakin kuat. Dukungan luas dari Asia, Afrika, Amerika Latin, Australia, dan Eropa menjadikan isu Palestina bukan hanya milik kawasan Timur Tengah, melainkan menjadi isu global. Momentum ini penting bagi terwujudnya Palestina Merdeka.

Jika tren pengakuan ini berlanjut, Palestina berpeluang besar mendapatkan status penuh sebagai anggota PBB. Hal ini akan memperkuat posisi diplomatiknya dalam negosiasi dengan Israel. Selain itu, status ini juga membuka akses ke bantuan ekonomi dan pembangunan internasional yang lebih besar.

Namun, kunci utama tetap berada pada perubahan sikap AS. Selama Washington terus memberikan perlindungan politik dan militer kepada Israel, jalan menuju solusi dua negara akan berliku dan penuh drama. Tekanan opini publik AS, pemilu mendatang, serta dinamika politik domestik Israel sendiri diharapkan bisa menjadi faktor penentu arah masa depan.

Sejarah menunjukkan, tak ada kekuasaan yang dapat bertahan menindas selamanya, seperti runtuhnya apartheid di Afrika Selatan. Perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan pun pada akhirnya akan menemukan jalannya. Dunia kini semakin menyadari bahwa Palestina Merdeka bukan sekadar aspirasi, melainkan keniscayaan sejarah yang tak terelakkan.

Sumber: AntaraNews