Sanksi AS Tak Jamin Kendali Selat Hormuz, Otoritas Teluk Persia Tegaskan Sikap
Otoritas Selat Teluk Persia Iran menolak keras sanksi AS yang baru dijatuhkan, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan memberikan kendali Washington atas Selat Hormuz yang strategis.
Otoritas Selat Teluk Persia Iran pada Jumat (29/5) menyatakan sanksi Amerika Serikat tidak akan membantu Washington menguasai Selat Hormuz. Pernyataan ini muncul setelah Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada Rabu (27/5).
Sanksi tersebut menargetkan badan yang dituduh AS bertindak sebagai perpanjangan tangan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). AS mengklaim Otoritas memaksa kapal komersial membayar pungutan ilegal untuk melewati jalur air vital ini.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Konflik ini mendorong Iran melakukan balasan dan sempat menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak global yang krusial.
Reaksi Otoritas Terhadap Sanksi AS
Otoritas Selat Teluk Persia mengutuk sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS. Mereka menyatakan bahwa menjadi sasaran negara yang presidennya "membanggakan pembajakan" adalah bukti kinerja positif mereka. Ini menunjukkan ketegasan Iran dalam menghadapi tekanan internasional.
Melalui akun media sosial X, Otoritas menegaskan bahwa upaya AS untuk mengendalikan Selat Hormuz secara militer dan diplomatik telah gagal. Mereka yakin sanksi juga tidak akan mengubah situasi tersebut. Pernyataan ini mencerminkan sikap tidak gentar Iran.
Meskipun ada tindakan provokatif dari AS di Teluk dan Teluk Oman, Otoritas mengklaim terus meninjau permintaan transit. Mereka juga mengeluarkan izin lewat kepada kapal-kapal yang tidak bermusuhan tanpa gangguan. Hal ini menunjukkan operasional mereka tetap berjalan normal.
Otoritas juga berencana segera merilis statistik yang mencakup bulan pertama operasi mereka. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai aktivitas pelayaran di Selat Hormuz di tengah sanksi. Transparansi ini mungkin bertujuan menepis tuduhan AS.
Tuduhan Amerika Serikat dan Implikasi Sanksi
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Otoritas Selat Teluk Persia pada Rabu (27/5). AS menuduh badan ini memaksa kapal komersial membayar bea masuk ilegal untuk melintasi Selat Hormuz. Tuduhan ini menjadi dasar utama tindakan sanksi.
Menurut AS, Otoritas tersebut menuntut pembayaran dan informasi sensitif dari kapal-kapal. Imbalannya adalah jalur aman melalui jalur air strategis tersebut. Dana yang terkumpul diduga disalurkan langsung kepada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menjelaskan bahwa sanksi ini merupakan bagian dari upaya Washington untuk meningkatkan tekanan pada Iran. Ia memperingatkan bahwa entitas yang bekerja sama dengan Otoritas tersebut berisiko menghadapi sanksi serupa. Ini menunjukkan jangkauan luas dari kebijakan sanksi AS.
Sanksi ini berpotensi mempersulit transaksi finansial dan operasional bagi pihak-pihak yang berinteraksi dengan Otoritas Selat Teluk Persia. Tujuannya adalah untuk mengisolasi entitas Iran yang dianggap mendukung aktivitas IRGC. Dampak ekonomi sanksi menjadi fokus utama AS.
Latar Belakang Ketegangan di Timur Tengah
Ketegangan di kawasan Timur Tengah telah memanas sejak akhir Februari, menyusul serangan AS dan Israel terhadap Iran. Insiden ini memicu serangkaian aksi balasan dari Teheran. Kondisi geopolitik regional menjadi sangat volatil.
Iran membalas dengan melancarkan serangan yang menargetkan Israel serta sekutu AS di Teluk. Sebagai bagian dari respons tersebut, Iran juga sempat menutup Selat Hormuz. Penutupan ini mengancam pasokan minyak global dan memicu kekhawatiran internasional.
Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun pembicaraan selanjutnya di Islamabad gagal mencapai kesepakatan permanen. Meskipun demikian, gencatan senjata diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Trump. Upaya diplomatik masih terus berlangsung.
Kedua belah pihak, Iran dan AS, terus bertukar usulan dan usulan balasan dalam upaya melanjutkan pembicaraan langsung. Tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan ini. Solusi damai masih menjadi harapan di tengah ketegangan.
Sumber: AntaraNews