Iran Ogah Lanjutkan Perundingan, Tegaskan AS Telah Melanggar Gencatan Senjata

Ketegangan yang meningkat dalam beberapa jam terakhir mengancam kelangsungan negosiasi antara Iran dan AS yang berlangsung di Pakistan.

Iran telah menunjukkan sinyal tidak akan mengirimkan perwakilan untuk bernegosiasi di Islamabad dalam putaran baru pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS). Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengungkapkan pada Senin (20/4/2026) bahwa AS telah melanggar gencatan senjata yang telah disepakati sejak awal.

Ia merujuk pada tindakan blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz yang dimulai pada 13 April serta penangkapan kapal kargo Iran oleh militer AS pada hari Minggu (19/4) sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata dan hukum internasional. Baghaei juga memperingatkan bahwa jika AS dan Israel kembali melakukan agresi, Iran tidak akan ragu untuk memberikan respons yang sesuai.

Ia menegaskan bahwa proposal 10 poin yang diajukan oleh Teheran sebelum pertemuan pertama di Islamabad tetap menjadi dasar bagi setiap negosiasi yang akan dilakukan.

"AS tidak belajar dari pengalaman," tegasnya seperti dilaporkan Al Jazeera, "Dan ini tidak akan pernah membawa hasil yang baik," sambungnya.

Ia juga menginformasikan kepada Pakistan, yang berperan sebagai mediator utama antara kedua negara, mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh AS. Pejabat Pakistan menyatakan bahwa mereka tetap berhati-hati, tetapi berharap dapat membawa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan.

Sebelumnya, Islamabad telah bersiap untuk menjadi tuan rumah putaran kedua pembicaraan antara AS dan Iran yang bertujuan untuk mengakhiri konflik di antara mereka. Berbeda dengan pertemuan pertama yang berlangsung di Islamabad pada 11 April, pada perundingan kedua ini, Pakistan berupaya agar AS dan Iran dapat melakukan negosiasi selama beberapa hari hingga mencapai kesepakatan sementara, yang oleh mediator disebut sebagai nota kesepahaman (MoU), untuk memperpanjang gencatan senjata secara efektif.

Sumber yang dekat dengan upaya tersebut menyatakan kepada Al Jazeera bahwa jika MoU dapat disepakati, hal itu akan memberikan waktu tambahan, bahkan hingga 60 hari, bagi negosiator untuk mencapai kesepakatan damai jangka panjang.

Namun, semua rencana ini sangat bergantung pada partisipasi Iran, yang saat ini menyatakan tidak berniat untuk menghadiri pembicaraan, menyusul meningkatnya ketegangan dalam 24 jam terakhir. Dengan situasi yang terus berkembang, harapan untuk mencapai kesepakatan damai tampak semakin kompleks dan menantang.

Trump Mengancam

Pada Minggu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa delegasi perwakilannya akan pergi ke Pakistan untuk melanjutkan negosiasi kedua dengan Iran, menjelang batas waktu gencatan senjata yang akan berakhir pada Rabu (22/4).

Meskipun demikian, Trump memberikan ancaman serupa seperti sebelumnya, yaitu akan menyerang fasilitas energi dan listrik Iran.

"Perwakilan saya akan menuju Islamabad, Pakistan. Mereka akan tiba besok malam untuk negosiasi," tulis Trump di platform Truth Social.

Ia juga menuduh Iran telah melanggar kesepakatan gencatan senjata setelah kapal cepat Iran menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz pada Sabtu (18/4), termasuk kapal Prancis dan kapal kargo Inggris.

"Kami menawarkan kesepakatan yang sangat adil dan masuk akal dan saya harap mereka menerimanya karena jika tidak, AS akan menghancurkan setiap pembangkit listrik dan setiap jembatan di Iran."

"TIDAK ADA LAGI SIKAP LEMBUT!" tulisnya.

Ketegangan antara kedua negara tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada Senin dini hari, Trump mengumumkan bahwa kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut AS, USS Spruance, telah mencegat kapal kargo berbendera Iran bernama Touska di Teluk Oman setelah awak kapal tersebut menolak peringatan untuk berhenti.

"Kapal angkatan laut kami menghentikan mereka dengan menembaki ruang mesin," ungkap Trump.

Saat ini, Marinir AS telah mengambil alih kapal tersebut, yang menurut Trump berada di bawah sanksi Kementerian Keuangan AS karena aktivitas ilegal sebelumnya. Di sisi lain, Iran menganggap penyitaan kapal tersebut sebagai tindakan "pembajakan," menambah ketegangan dalam hubungan antara kedua negara. Situasi ini menunjukkan bahwa diplomasi masih menjadi tantangan besar di tengah ancaman militer yang terus ada.