Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi, Wakilnya Ditunjuk Jadi Plt

{{caption}}
Benjamin Netanyahu Diam-Diam Jalani Pengobatan Kanker

{{caption}}
Demo Ricuh di Makassar, Massa Berjaket Ojol Kejar Mahasiswa hingga Masuk Kampus

{{caption}}
Bahlil Tanggapi Usulan KPK: Di Golkar Ketum Bisa Cuma Satu Periode

{{caption}}
Warga Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Dijual ke Penampung Rp 15 Ribu per Kg

{{caption}}
Bertambah 1, Ini Profil 4 Anggota TNI yang Gugur di Lebanon

Topik Terkait
{{caption}}
Kejagung Usul Tambanhan Anggaran Rp7,49 Triliun buat Dukung Operasional Tahun 2026

Anggaran itu dijelaskannya dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp8,58 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp11,42 triliun.

{{caption}}
Jaksa Agung Minta Tambahan Anggaran Rp7,4 Triliun untuk Tahun 2026, Ada Potensi Operasional Lumpuh Jika Tak Ditambah

Burhanuddin mengaku keterbatasan anggaran tersebut sangat mengkhawatirkan.

{{caption}}
Anggaran Dipotong Rp109,81 M, PPATK Cuma Bisa Gaji Pegawainya sampai Agustus 2025

Sestama PPATK, Irjen Albert Teddy Benhard Sianipar mengatakan, awalnya pihaknya mengajukan anggaran Rp354,6 miliar.

{{caption}}
VIDEO: Jalankan Perintah Prabowo, Kejagung Buka-bukaan di DPR Pangkas Anggaran 2025 Rp5,4 Triliun

Komisi III DPR menggelar rapat dengan mitra kerja dari Polri dan Kejaksaan Agung, Rabu (12/2).

{{caption}}
Efisiensikan Anggaran Rp 2,2 Triliun, MA: Bantuan Transport Hakim Hanya Cukup Enam Bulan

MA mengurangi kegiatan rapat di luar kantor seminar, ceremony dan sejenisnya.

{{caption}}
VIDEO: Anggaran Dipangkas 54 Persen, Ketua KY "Gaji Pegawai Cuma Cukup Sampai Oktober"

Mulai bulan depan, pegawai KY harus membeli bahan bakar kendaraan dinas dengan uang pribadi dan gaji pegawai hanya mencukupi hingga Oktober 2025

{{caption}}
Ketua KY Mengeluh Anggaran Dipangkas hingga 45%: Mulai Bulan Depan BBM Beli Sendiri, Keteteran Kami

Dia menjelaskan, anggaran KY dipangkas sebesar 54 persen dari Rp184 miliar anggaran tahun 2025.

{{caption}}
Imbas Efisiensi Anggaran, Menaker Bakal Gandeng Pihak Ketiga Demi Jalankan Program

Kementerian Keuangan memangkas anggaran Kemnaker hingga 57 persen tahun 2025.

{{caption}}
MK Rampungkan 308 Perkara Perselisihan Pemilu 2024

Mengenai potensi masuknya perkara, MK telah menyusun dan menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

{{caption}}
Mahkamah Agung Minta Tambahan Anggaran Rp3 Triliun ke DPR untuk Bayar Listrik hingga Pemeliharaan Rumah Dinas

MA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.

{{caption}}
Tolak Gugatan MAKI, MK Tetap Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 Tahun

MAKI sebelumnya mengajukan permohonan uji materi ke MK terkait masa jabatan pimpinan KPK yang telah diubah menjadi 5 tahun.

KPK
{{caption}}
Efisiensi Anggaran Wujudkan Program Sekolah Gratis Banten, Gubernur Andra Soni Paparkan Capaian

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan efisiensi anggaran daerah sukses mewujudkan program **Sekolah Gratis Banten** untuk tingkat menengah, menjangkau puluhan ribu siswa dan akan diperluas ke MA swasta.

{{caption}}
Efisiensi Anggaran, Pemkab Rejang Lebong Terapkan Kebijakan WFH Setiap Jumat

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 17 April 2026 bagi ASN, sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan pemerintah daerah.

{{caption}}
Menkomdigi Dorong Transformasi Layanan Publik Digital, BPJS Kesehatan Jadi Contoh

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong transformasi layanan publik digital untuk optimalisasi akses masyarakat, dengan menyoroti keberhasilan layanan PANDAWA BPJS Kesehatan.

{{caption}}
Pemprov Kepri Harap Gaji PPPK Diambil Alih Pusat untuk Jaga Stabilitas Anggaran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

{{caption}}
Kepala BGN Tegaskan Pengadaan Barang Terukur, Bantah Isu Laptop 32 Ribu Unit

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi seputar Pengadaan Barang BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis, membantah klaim jumlah fantastis dan menegaskan semua dilakukan terukur sesuai kebutuhan.

{{caption}}
Pemkab Grobogan Lakukan Rasionalisasi Anggaran Drainase Demi Efisiensi dan Penanganan Banjir

Pemerintah Kabupaten Grobogan berencana melakukan rasionalisasi anggaran drainase di Kecamatan Purwodadi untuk meningkatkan efisiensi dan fokus penanganan banjir perkotaan.

{{caption}}
MK Tegaskan Kepastian Hukum, Audit Kerugian Negara Wewenang Eksklusif BPK

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

{{caption}}
Dasco Jelaskan Alasan Pembahasan Revisi UU Pemilu Tak Bisa Buru-Buru, Berpotensi Kembali Digugat ke MK

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

{{caption}}
Jimly Asshiddiqie Tegaskan Pentingnya Independensi Kekuasaan Kehakiman Jaga Demokrasi

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

{{caption}}
Jimly Ashhiddiqie Tekankan Pentingnya Independensi Kehakiman untuk Demokrasi Hukum

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.

{{caption}}
Soroti 'Ruang Gelap' Syarat Layanan Seluler, Hakim Saldi Isra Bawa Kartu Perdana ke Sidang MK

Dalam persidangan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (16/4), Saldi bahkan membawa langsung bukti fisik berupa kartu perdana.

{{caption}}
MK Tolak Uji UU Polri, Permohonan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Kabur

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.