DPR Bakal Panggil Menhut Bahas Banjir Sumatra
Rapat gelar pendapat (RDP) nantinya mempertanyakan seputar seberapa besar praktik ilegal logingnya hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.
Komisi IV DPR RI akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk membahas persoalan banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara.
Rapat gelar pendapat (RDP) nantinya mempertanyakan seputar seberapa besar praktik ilegal logingnya hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.
"Hari kamis kita panggil RDP dari Kemenhut. Kalau tidak ada illegal logging, nyatanya arus banjirnya bawa lumpur di bawahnya tentu lebih gede yang ke bawa logingnya atau kayu lebih besar," kata Wakil Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari saat di Semarang, Minggu (30/11).
Maka dari itu, dia meminta Kementerian Kehutanan dan Kepolisian lebih aktif lagi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait penyebab banjir serta longsor, dan dugaan praktik ilegal loging di kawasan tersebut.
"Korban banjir ini tidak bisa lagi terelakkan karena illegal logging atau pembalakan hutan yang berlebihan tentu harus diselidiki," ungkapnya.
Pembakaran Hutan Dihentikan
Ke depan, meminta pemerintah lewat Presiden RI Prabowo Subianto soal pembakaran hutan segera untuk dihentikan.
"Pak Prabowo dengan segala ketegasannya soal illegal logging atau pembalakan hutan segera diselesaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, rekaman video yang beredar luas di media sosial telah memicu kekhawatiran publik. Video tersebut menampilkan sejumlah besar kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir.
Banyak warganet mengaitkan fenomena ini dengan deforestasi masif di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.