Komisi IV DPR: Pembalakan Hanya Secuil, Tambang Ilegal yang Hancurkan Hutan Sumatra

Jenderal Maruli tak habis pikir pelaku kejahatan tega memotong pohon-pohon yang berimbas bencana banjir bandang di wilayah Sumatra.

Wakil Gubernur Banten menegaskan Tambang Ilegal dan Illegal Logging adalah kejahatan berat yang merusak lingkungan serta menciptakan ketimpangan sosial, mendorong mitigasi bencana.

Wakil Ketua Komisi IV DPR mengatakan gerakan itu harus jadi evaluasi pemerintah.

Ia menyebutkan, pemerintah masih akan menyasar delapan subyek hukum lainnya, sehingga total 12 pihak akan dikenai penyegelan secara bertahap.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penyegelan lahan terhadap empat subjek hukum di Sumatra yang diduga kuat menjadi pemicu banjir dan longsor, dengan delapan subjek lain dalam pantauan.

Menurut Raja Juli, deforestasi secara nasional menurun dari 216.216 hektare pada tahun 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025.

Raja Juli menjelaskan, temuan awal yang dihimpun tim mengarah pada sejumlah kemungkinan.

Hal itu Firman sampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang membahas bencana banjir.

Raja Juli memberikan tanggapan soal ribuan kayu yang ikut terbawa hanyut saat banjir melanda Sumatera

Komisi IV DPR menggelar rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Rapat digelar di Komplek Parlemen, Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025.

DPR desak menteri yang tak mampu tangani banjir Sumatera untuk mundur. Menteri Kehutanan ungkap indikasi pelanggaran 12 perusahaan terkait bencana.

Titiek menegaskan bencana banjir yang membawa kayu gelondongan di Sumatra bukan hanya disebabkan faktor cuaca, melainkn ada kerusakan hutan.

Prabowo menyinggung satu tambang ilegal yang sudah beroperasi selama 8 tahun, tanpa merasa khawatir.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional lima perusahaan tambang ilegal karena belum memenuhi perizinan, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam penertiban tambang ilegal Sumeda

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyita tiga ekskavator dan menetapkan satu tersangka terkait aktivitas penambangan ilegal di Kolaka, setelah menerima laporan masyarakat.

Polda Sultra segel tambang PT BBDM Buton di Buton menyusul dugaan pemalsuan dokumen dan status lahan *status quo*. Polisi temukan aktivitas. Bagaimana tanggapan perusahaan?

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat tersangka baru terkait kasus penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, menambah daftar panjang pelaku yang merugikan negara.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengatakan progres pembersihan lumpur sudah hampir tuntas.

Sisa pembangunan sebesar 7 persen saat ini masih dalam tahap pendataan rinci sekaligus proses konstruksi di lapangan.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana, meliputi 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara dan lainnya.

Sejumlah toko yang sebelumnya lumpuh kini kembali beroperasi, menandai kebangkitan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.