Ramai Soal Patungan Beli Hutan, Komisi IV Sebut Pemerintah Harusnya Evaluasi

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan. Anggota DPR menekankan pentingnya penertiban kawasan hutan ini dalam mencegah bencana alam yang kian marak.

Ajakan patungan beli hutan yang viral mendapat respons Greenpeace. Aktivis menilai hutan bukan komoditas dan menekankan pentingnya hak masyarakat adat.

Masyarakat kecewa berat. Pemerintah telah gagal jaga kelestarian alam. Sebabkan banjir dan merugikan ribuan masyarakat.

Gerakan tersebut sindiran keras ke pemerintah dalam pengelolaan hutan di Tanah Air.

Gelondongan kayu yang terseret arus, rusaknya daerah aliran sungai (DAS), hingga hilangnya kawasan penyangga alam memperlihatkan bahwa tekanan.

Politikus PDIP itu menegaskan, bencana yang terjadi di Sumatra membuktikan adanya pembiaran yang sedemikian lama atas tambang ilegal

Apalagi, Titiek menyebut ada pengangkutan batang pohon di tengah bencana yang berlangsung.

Kemenhut diminta untuk menghentikan segala pemotongan pohon secara illegal ataupun legal yang dapat merugikan masyarakat.

Komisi IV DPR menggelar rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Rapat digelar di Komplek Parlemen, Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025.

Titiek menegaskan bencana banjir yang membawa kayu gelondongan di Sumatra bukan hanya disebabkan faktor cuaca, melainkn ada kerusakan hutan.

Adanya penebangan hutan skala besar diduga menjadi faktor pemicu banjir Sumatra.

Rapat gelar pendapat (RDP) nantinya mempertanyakan seputar seberapa besar praktik ilegal logingnya hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengatakan progres pembersihan lumpur sudah hampir tuntas.

Sisa pembangunan sebesar 7 persen saat ini masih dalam tahap pendataan rinci sekaligus proses konstruksi di lapangan.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana, meliputi 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara dan lainnya.

Sejumlah toko yang sebelumnya lumpuh kini kembali beroperasi, menandai kebangkitan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.

Rencana perubahan status Perum Bulog jadi badan otonom masih dalam pembahasan intensif di DPR RI, menunggu keputusan pemerintah demi ketahanan pangan nasional.

Anggota DPR RI memastikan stok beras nasional aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri, mencapai rekor tertinggi. Namun, pemerintah diminta antisipasi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi.

Peristiwa bencana yang disebabkan oleh siklon tropis di Sumatera berkaitan erat dengan hilangnya 1,4 juta hektare hutan tropis yang telah dialihfungsikan.

Perum Bulog sedang dalam proses transformasi menjadi badan otonom, sebuah langkah strategis yang digodok di DPR untuk memperkuat kemandirian pangan nasional dan memperluas mandat pengelolaan komoditas.

Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Klarifikasi tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menempuh perjalanan jauh ke Cianjur Selatan untuk serap aspirasi petani, memastikan suara mereka sampai ke pusat kebijakan.