Fakta Mencengangkan Banjir di Sumatra: Luas Hutan Ditebang Mencapai 3,6 Kali Luas Pulau Bali

Menurut Raja Juli, deforestasi secara nasional menurun dari 216.216 hektare pada tahun 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025.

Tingkat deforestasi di tiga provinsi yang terdampak banjir Sumatra menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam Rapat Kerja di DPR pada hari ini, Kamis (4/12).

Menurut Raja Juli, deforestasi secara nasional menurun dari 216.216 hektare pada tahun 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025, yang berarti mengalami penurunan sebesar 23,01 persen. "Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi yang terkena dampak banjir," ujarnya.

Di Aceh, misalnya, terjadi penurunan sebesar 10,04 persen dari 11.228 hektare pada tahun 2023-2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 hingga September 2025. Wilayah Sumatera Utara juga menunjukkan penurunan yang signifikan, yakni sebesar 13,98 persen dari 7.141 hektare menjadi 6.142 hektare.

Sementara itu, di Sumatera Barat, penurunan mencapai 14 persen, dari 6.634 hektare menjadi 5.705 hektare. Namun, di tengah penurunan ini, Menteri Raja Juli juga mencatat adanya perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan di wilayah yang terdampak banjir, yang meliputi 31 Daerah Aliran Sungai (DAS).

Di Aceh, misalnya, perubahan tutupan lahan terjadi seluas 21.476 hektare selama periode 2019-2024. Perubahan ini terjadi di dalam kawasan hutan seluas 12.159 hektare dan di luar kawasan hutan seluas 9.317 hektare. Kementerian Kehutanan juga mengidentifikasi bahwa 217.301 hektare kawasan termasuk dalam kategori lahan kritis, yang setara dengan 7,1 persen dari total 31 DAS yang terpengaruh banjir di Aceh.

Di Sumatera Utara, yang juga terdampak banjir, terdapat 13 DAS dengan total luas 207.482 hektare. Selama periode 2019-2024, terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 9.424 hektare.

Di Sumatera Barat, wilayah banjir juga mencakup 13 DAS dengan total 39.816 hektare. Perubahan tutupan lahan di wilayah ini tercatat seluas 1.821 hektare, yang terbagi menjadi 1.444 hektare di dalam kawasan hutan dan 377 hektare di luar kawasan hutan. Di wilayah DAS yang terdampak di Sumatera Barat, teridentifikasi lahan kritis mencapai 39.816 hektare atau 7,0 persen dari total luas DAS yang mengalami banjir saat ini.

Data Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, Region Sumatra menyisakan hutan alam seluas 12 juta hektare, atau 25 persen dari total daratan di region tersebut.

Direktur Eksekutif FWI Mufti Ode, saat dihubungi oleh tim Regional Liputan6.com pada Kamis (4/12), menyatakan bahwa laju deforestasi di Sumatera memang sempat menurun, namun mengalami peningkatan pada tahun 2023-2024.

"Sempat turun, rupanya kembali naik pada periode tahun 2023-2024. Pada periode tersebut, hanya dalam waktu satu tahun, Region Sumatera telah kehilangan sekitar 222 ribu hektare hutan alam," ungkap Ode. FWI juga memaparkan data laju deforestasi di Pulau Sumatera yang menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir (2023-2024).

Dalam grafik bertajuk Rate of Deforestation in Sumatra Region (Hectares/ Year), laju deforestasi mencapai 428.232 hektare pada kurun waktu 2017-2021. Angka ini sempat menurun menjadi 96.660 hektare pada 2021-2022, dan turun lagi menjadi 64.097 hektare pada 2022-2023. Namun, terjadi peningkatan tajam dalam dua tahun terakhir, mencapai 222.360 hektare.

Tren serupa juga terlihat di tiga provinsi yang terdampak banjir Sumatera, dengan rata-rata laju deforestasi mencapai 139.941 hektare pada 2017-2021, kemudian turun menjadi 36.343 hektare pada 2021-2022, dan 18.762 hektare pada 2022-2023, sebelum meningkat menjadi 57.150 hektare pada 2023-2024.

Ode menjelaskan bahwa terdapat banyak faktor penyebab peningkatan laju deforestasi dalam dua tahun terakhir, salah satunya adalah industri ekstraktif seperti PBPH, tambang, dan sawit. Ia menambahkan bahwa pemerintah sering kali mengaburkan makna deforestasi menjadi sempit dan politis.

"Permasalahannya pemerintah selalu saja mereduce makna dari deforestasi. Perdebatan mengenai definisi deforestasi tidak pernah menemui titik terang," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa bencana alam tidak mengenal batas kawasan hutan, sehingga penggunaan istilah deforestasi gross dan netto membuat pemahaman tentang deforestasi menjadi sempit.

Pentingnya Gerakan Nyata

Dengan melihat besarnya kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat, Mufti Ode mengingatkan pentingnya adanya gerakan nyata untuk meningkatkan kesadaran mengenai pengelolaan sumber daya alam di negara kepulauan kita.

"Saat ini hutan kita dikelola dengan cara seakan-akan kita berada di main island (daratan besar). Hutan dieksploitasi tanpa ada kesadaran bahwa Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang daratannya sangat terbatas," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini berhubungan erat dengan sistem pengelolaan yang diwariskan dari era kolonial dengan pendekatan scientific forestry. Sementara itu, kondisi hutan di Eropa sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia.

"Jadi seharusnya kita punya cara sendiri yang lahir dari banyak pengetahuan-pengetahuan lokal tentang bagaimana mengelola hutan yang ramah dengan geografis wilayah kepulauan. Sehingga memunculkan diversity sistem pengelolaan yang sesuai dengan kondisi geografis tiap-tiap daerah," ungkapnya.

Instruksi Presiden: Jaga Hutan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka cita atas bencana alam berupa banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera. Ia menekankan pentingnya menjaga hutan serta mencegah pembabatan pohon dan kerusakan hutan.

"Menjaga hutan-hutan kita. Benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan," kata Prabowo dalam kesempatan sebelumnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar sungai-sungai dijaga kebersihannya agar dapat menyalurkan air dengan baik. Prabowo mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya banjir dan longsor.

"Sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Ini nanti usaha bersama kita tiap rumah ikut berperan secara keseluruhan," ucapnya.

Menurut Prabowo, banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi pengingat bahwa dunia sedang menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan. Ia juga berharap para guru dapat memulai pembelajaran atau menambah silabus pelajaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan hutan.

"Mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai saya yakin sudah mulai. Tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus dalam mata pelajaran dan juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita," jelas Prabowo.

Kirim Bantuan

Pemerintah telah mengirimkan bantuan untuk bencana alam ke tiga provinsi yang terkena dampak banjir, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada hari Jumat, 28 November 2025. Pengiriman bantuan ini dilakukan berdasarkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

Bantuan tersebut dikirim menggunakan tiga pesawat Hercules dan Air Bus A400 dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, yang berangkat pada pukul 07.30 WIB. Jenis bantuan yang dikirimkan meliputi 150 tenda, perahu karet untuk evakuasi korban, genset, alat komunikasi, makanan siap saji, obat-obatan, serta tim medis yang terdiri dari dokter dan perawat.

“Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhannya ini tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi, ada sekitar 64, kemudian genset, alat bantu listrik, kemudian yang terpenting juga alat komunikasi diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar sinyal komunikasi bisa dimulai kembali,” jelas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wihaya di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, pada pagi hari yang sama.

“Bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis tadi dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan,” tambahnya. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam menangani bencana banjir yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Teddy mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menghubungi para gubernur di ketiga provinsi untuk membahas kebutuhan bantuan.

“Jadi kemarin sudah menghubungi langsung, menelpon langsung para kepala daerah di Sumatera Barat, kemudian Pak Masinton, kemudian Bu Sirawan, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah dihubungi juga termasuk Gubernur Sumatera Utara dan Provinsi Aceh,” tuturnya. Teddy juga menjelaskan bahwa pesawat yang membawa bantuan akan mendarat di bandara-bandara terdekat dari lokasi yang terkena bencana. Setelah itu, bantuan akan didistribusikan ke lokasi bencana.

“Jadi akan ke Padang, Sumatra Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke bandara Silangit, Sumatra Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak,” jelas Teddy.