Menteri PU Klaim Sudah Tak Ada Lagi Daerah Terisolasi di Sumatra

Jalan dan jembatan nasional yang sempat rusak kini telah 100 persen beroperasi secara fungsional untuk mendukung penyaluran logistik.

Tito Karnavian, menegaskan rekonstruksi infrastruktur pendukung konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana di Sumatera.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat penanganan bencana Sumatera, memastikan sebagian besar infrastruktur konektivitas kembali beroperasi penuh dan mendukung aktivitas masyarakat serta distribusi logistik.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus menggenjot perbaikan infrastruktur Sumatera pascabencana, fokus memulihkan jalur logistik dan konektivitas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito juga memastikan bahwa masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal, seiring dengan berkurangnya jumlah pengungsi.

Untuk jalan dan jembatan daerah ada 2.066 ruas jalan dan 779 jembatan daerah yang turut terdampak.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menegaskan tidak ada lagi kabupaten dan kota yang terisolasi pascabencana banjir serta longsor di tiga provinsi Sumatera, menandai kemajuan signifikan dalam **pemulihan pascabencana Sumatera

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memperkirakan proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera membutuhkan waktu 2-3 tahun, menyoroti kompleksitas perbaikan infrastruktur. Simak detail rencana dan tantangan pemulihan pascabencana Sumatera

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo mengumumkan tidak ada lagi wilayah terisolasi pasca banjir dan tanah longsor di Sumatera. Pemulihan Akses Pasca Banjir Sumatera kini fokus pada infrastruktur lokal yang rusak parah.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa saat ini tidak ada lagi wilayah yang terisolasi di Pulau Sumatera.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat memastikan akses jalan Sumut pasca-bencana longsor dan banjir berangsur fungsional kembali, memulihkan logistik dan mobilitas warga.

Abdul Muhari yang mengatakan seluruh target pemulihan akses nasional ini sesuai dengan apa yang telah dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengatakan progres pembersihan lumpur sudah hampir tuntas.

Sisa pembangunan sebesar 7 persen saat ini masih dalam tahap pendataan rinci sekaligus proses konstruksi di lapangan.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana, meliputi 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara dan lainnya.

Sejumlah toko yang sebelumnya lumpuh kini kembali beroperasi, menandai kebangkitan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.

BNPB mempercepat proses pembangunan 103 hunian tetap di Desa Dolok Nauli, yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara.

Human Initiative bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan 'Songs for Sumatra' berkolaborasi membangun kembali sekolah yang rusak parah akibat banjir, menghadirkan harapan baru bagi pendidikan di Aceh Tamiang.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) melaporkan progres signifikan Pembersihan Lumpur Pascabanjir Aceh, dengan 480 lokasi telah tuntas ditangani dan sisanya terus dioptimalkan.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal, menepis narasi pemerintah menyerah dalam Penanganan Lumpur Aceh pascabencana. Ia menegaskan proses pembersihan terus berjalan intensif dengan hasil nyata di lapangan.

Empat bulan pasca bencana, bagaimana Pemulihan Aceh Pasca Banjir berlangsung? Tim ANTARA menyusuri Aceh Tamiang hingga Aceh Utara, mengungkap ketegaran warga dan upaya rekonstruksi yang terus berjalan.

Narasi menyerah ditepis, Satgas PRR Aceh memastikan Penanganan Lumpur Aceh pasca-banjir terus berjalan intensif dengan hasil nyata di lapangan, bukan pengakuan ketidaksanggupan.