Mendagri: Semua Akses Jalan Nasional di Aceh Hingga Sumbar Sudah Pulih

Tito juga memastikan bahwa masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal, seiring dengan berkurangnya jumlah pengungsi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut bahwa semua akses jalan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah pulih dan berfungsi dengan baik. Hal ini memungkinkan mobilitas antarwilayah utama berjalan normal.

"Jalan darat ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten-kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan," jelasnya dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Jakarta pada Rabu (11/2).

Tito juga memastikan bahwa masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal, seiring dengan berkurangnya jumlah pengungsi dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi antar daerah.

"Akses jalan nasional umumnya sudah terhubung semua. Dan juga jalan desa," ungkapnya.

Dalam pernyataan lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana, yang melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda).

"Kemudian kami melakukan cross-checking kepada semua bupati dan wali kota yang dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, dan juga harus dipengecekan kita di lapangan."

Tito juga memastikan bahwa berbagai indikator pemulihan, mulai dari jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat, telah selesai. "Baik itu pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan. Kemudian akses daerah baik provinsi, jalan nasional, semuanya sudah beres," kata dia.

Tito menyampaikan progres pembangunan jembatan di wilayah yang terdampak bencana, yang kini telah berfungsi kembali dan menghubungkan akses daerah. "Banyak yang fungsional, ada yang menggunakan jembatan. Jembatan sementara bailey, jembatan armco, atau jembatan lain," katanya.

Normalisasi Sumatra Perlu Waktu Hingga 3 Tahun

Tito sebelumnya menyatakan bahwa proses normalisasi penuh di wilayah yang terdampak bencana di Sumatera diperkirakan memerlukan waktu antara dua hingga tiga tahun. Ia menjelaskan bahwa normalisasi penuh mencakup pembangunan infrastruktur secara permanen, seperti jalan, jembatan, dan sungai, yang semua itu membutuhkan waktu lama karena skala kerusakan yang cukup luas.

"Normalisasi penuh saya sampaikan mungkin kira-kira 2-3 tahun. Kenapa? Karena memang mengeruknya, termasuk tadi jalan-jalan yang kabupaten, jalan provinsi, ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena untuk dipermanenkan," kata Tito usai konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Meski demikian, Tito juga mengungkapkan bahwa kondisi fungsional di daerah yang terdampak bencana memungkinkan untuk dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat, terutama jika pembersihan lumpur hingga pembukaan akses dasar dilakukan secara masif. "Dua bulan juga normal kalau kita genjot masalah lumpurnya," ujar Tito.

Ia menekankan bahwa istilah normal dalam waktu dua bulan tersebut merujuk pada kondisi normal fungsional, bukan normal permanen. Normal fungsional berarti akses dasar sudah dapat digunakan oleh masyarakat, meskipun belum sepenuhnya dibangun secara permanen. "Dalam 2 bulan bisa saya katakan normal fungsional bahasanya ya, bukan normal permanen. Normal fungsional itu artinya kalau jalannya bisa dilalui, kemudian lorongnya bisa dilalui," jelas Tito.

Kejar Pemulihan Permanen

Saat ini, pemerintah masih memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai keadaan normal dan pemulihan yang permanen. Tugas-tugas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaspalan ulang jalan hingga penggantian jembatan darurat dengan jembatan permanen.

"Tapi untuk mengaspal kembali, memperlebar jalan, jembatan yang tadinya sekarang ini jembatan darurat menjadi jembatan permanen, it takes time lah," ujarnya.

Proses ini memerlukan perhatian dan waktu yang cukup agar semua infrastruktur dapat berfungsi dengan baik dan aman bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa semua proyek tersebut dilakukan dengan standar yang tinggi. Hal ini penting agar infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pemulihan tidak hanya akan mengembalikan keadaan sebelumnya, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada. Pembangunan yang baik akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.