Diungkap KPK, Ini Identitas Pejabat Kemenaker Terlibat Kasus Pemerasan Pengurusan TKA

Kali ini, KPK menetapkan kembali satu orang sebagai tersangka. Dia adalah mantan Sekjen Kemnaker, Heri Sudarmanto

KPK terus mengusut kasus pemerasan TKA Kemenaker, mendalami aliran uang rutin dari agen TKA yang mencapai puluhan miliar rupiah, bahkan sejak era Menteri sebelumnya. Siapa saja yang terlibat?

KPK serius mendalami dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemenaker, termasuk kemungkinan praktik terjadi sebelum era Menaker Ida Fauziyah. Simak selengkapnya!

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengalami dua skandal pemerasan besar.

Empat tersangka yang ditahan itu antara lain adalah GTW, PCW, JMS, dan ALF.

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Dari aset yang disita penyidik, di antaranya ada dua unit rumah senilai Rp1,5 miliar.

KPK menduga korban pemerasan yakni agen penyalur TKA maupun TKA itu sendiri sudah melaporkan kasus tersebut ke perwakilan negara di Jakarta hingga ke Kedubes.

Diketahui ada 3 Menaker sejak 2012 diantaranya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (2009–2014), Hanif Dhakiri (2014–2019), dan Ida Fauziyah (2019–2024)

Total duit haram yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp53 miliar.

KPK menginformasikan bahwa beberapa pegawai telah mengembalikan uang yang mereka terima terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan RPTKA di Kemnaker.

Delapan orang tersebut merupakan tersangka kasus korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tahun 2019-2024.

Penegasan itu disampaikan Raja Juli saat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuantan Singingi.

Lucky Hakim yang kini berusia 48 tahun mengaku mendapatkan kabar buruk tersebut melalui pantauan di berbagai saluran berita.

Yuni menyebutkan dalam proses penyidikan, penyidik menemukan adanya dugaan perekrutan ratusan tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Dari pantauan, terlihat penyidik membawa keluar satu boks dari ruang Bidang SMA Kantor Disdik Sulsel.

SF ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Kejaksaan Tinggi Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Jalan Namlea tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat tindak pidana, membuat publik penasaran akan detail selanjutnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memulai proyek Pembangunan BPVP Tanjung Selor di Kalimantan Utara tahun ini, sebuah inisiatif strategis untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia daerah.

Indonesia menyambut positif adopsi Konvensi ILO tentang Kerja Layak dalam Ekonomi Platform. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan perlindungan Pekerja Ekonomi Platform di era digital.

Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

Sebagai informasi, dua terdakwa adalah dari pihak swasta. Sisanya, berasal dari pihak penyelenggara negara di kementerian tersebut.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) menggandeng Kemenaker dan perguruan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing, menjawab tantangan industri modern dan kebutuhan pasar yang adaptif.