KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Pemerasan Izin TKA di Kemenaker

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT KPK Pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

KPK kembali menetapkan dua tersangka baru, EKW dan MHC, dalam kasus suap proyek DJKA Kemenhub, menambah daftar panjang menjadi 19 orang. Siapa mereka dan bagaimana peranannya?

KPK serius mendalami dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemenaker, termasuk kemungkinan praktik terjadi sebelum era Menaker Ida Fauziyah. Simak selengkapnya!

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Diketahui ada 3 Menaker sejak 2012 diantaranya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (2009–2014), Hanif Dhakiri (2014–2019), dan Ida Fauziyah (2019–2024)

KPK menginformasikan bahwa beberapa pegawai telah mengembalikan uang yang mereka terima terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan RPTKA di Kemnaker.

Delapan orang tersebut merupakan tersangka kasus korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tahun 2019-2024.

KPK menerangkan, praktik korupsi dalam pengurusan RPTKA terjadi secara tergonisir dan sistematis.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo mengatakan bahwa kedelapan orang tersebut berinisial SH, HYT, WP, DA, GW, PCW, JS, dan AE.

KPK sudah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus ini.

Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor Kemenaker pada Selasa, (20/5) kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, dituntut 5 tahun penjara atas dugaan korupsi. Noel mengaku menyesal tidak korupsi lebih banyak karena merasa tuntutannya tak sepadan dengan terdakwa lain.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/5/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis keterangan saksi yang menyebut adanya aliran dana ke Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, membuka kemungkinan pengembangan kasus lebih lanjut.

Sidang perdana kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 yang menyeret mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer resmi dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Kali ini, KPK menetapkan kembali satu orang sebagai tersangka. Dia adalah mantan Sekjen Kemnaker, Heri Sudarmanto

Tersangka kasus dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3 di kemenaker Irvian Bobby Mahendro Putro, kembali diperiksa KPK, Selasa (16/09/2025).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.