Ini Peran Tersangka Dalam Kasus Korupsi Terkait Tenaga Kerja Asing di Kemnaker

Kali ini, KPK menetapkan kembali satu orang sebagai tersangka. Dia adalah mantan Sekjen Kemnaker, Heri Sudarmanto

KPK terus mengusut kasus pemerasan TKA Kemenaker, mendalami aliran uang rutin dari agen TKA yang mencapai puluhan miliar rupiah, bahkan sejak era Menteri sebelumnya. Siapa saja yang terlibat?

KPK serius mendalami dugaan pemerasan dalam pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemenaker, termasuk kemungkinan praktik terjadi sebelum era Menaker Ida Fauziyah. Simak selengkapnya!

KPK menemukan fakta baru dalam kasus Pemerasan RPTKA Kemenaker, di mana mantan staf ahli Menaker Haryanto meminta mobil Toyota Innova dari agen TKA. Siapa saja yang terlibat dan berapa total kerugiannya?

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Dari aset yang disita penyidik, di antaranya ada dua unit rumah senilai Rp1,5 miliar.

KPK menduga korban pemerasan yakni agen penyalur TKA maupun TKA itu sendiri sudah melaporkan kasus tersebut ke perwakilan negara di Jakarta hingga ke Kedubes.

Kasus korupsi yang telah diungkap KPK terjadi di Direktorat Binapenta selama 2019–2024, dengan total uang hasil pemerasan mencapai Rp53,7 miliar.

Diketahui ada 3 Menaker sejak 2012 diantaranya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (2009–2014), Hanif Dhakiri (2014–2019), dan Ida Fauziyah (2019–2024)

Total duit haram yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp53 miliar.

KPK menginformasikan bahwa beberapa pegawai telah mengembalikan uang yang mereka terima terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan RPTKA di Kemnaker.

Delapan orang tersebut merupakan tersangka kasus korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tahun 2019-2024.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Saat ditanya mengenai apakah partai tersebut masih aktif di pemerintahan, Noel tidak mau memberitahukan ke arah sana.

Saat itu Hery curhat ke Gunawan soal pertemuan di Bidakara yang sudah terendus Kejaksaan Agung.