Dituntut 2 Tahun Penjara, Delpedro Cs Bacakan Pledoi Hari Ini

Alasan JPU mengajukan kasasi lantaran perkara tersebut dilimpahkan pada 9 Desember 2025.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi putusan vonis bebas Delpedro Marhaen dan rekan-rekannya dalam kasus dugaan penghasutan, memicu pertanyaan mengenai langkah hukum selanjutnya.

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi sikap bertanggung jawab Delpedro Marhaen dkk dalam menghadapi proses hukum hingga divonis bebas. Kasus Vonis Bebas Delpedro Lokataru ini menjadi sorotan publik.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen bersama tiga rekannya divonis bebas dalam kasus dugaan penghasutan, sebuah putusan penting yang diapresiasi sebagai penyelamat demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Setelah divonis bebas, Delpedro Marhaen meminta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta negara untuk memulihkan harkat martabatnya dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Delpedro Marhaen dan kawan-kawan divonis bebas dari tuduhan penghasutan demo ricuh Agustus 2025. Majelis hakim menilai jaksa gagal buktikan manipulasi fakta, tegaskan Vonis Bebas Delpedro dkk.

Menurut Pedro, dirinya dan terdakwa lain terpaksa tidak bekerja, terpaksa tidak bisa berkuliah kembali dan terpaksa mengeluarkan uang juga biaya.

PN Jakpus gelar sidang vonis Delpedro Marhaen dkk hari ini (6/3). Para aktivis dituntut 2 tahun penjara atas dugaan penghasutan lewat konten media sosial.

Mereka didakwa melakukan penghasutan terkait demonstrasi berujung kericuhan pada akhir Agustus 2025.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan perkembangan tersebut.

“Mengadili, menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim Sulistiyanto.

Kubu Delpedro Cs menilai apa dilakukan bukanlah sebuah tindak pidana melainkan hak kekebebasan berekspresi di alam demokrasi.

Menurut Delpedro, jaksa seolah mempunyai tafsir sendiri terkait diperbolehkannya mengajukan kasasi terhadap putusan vonis bebas.

Polda Metro Jaya menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan untuk membebaskan Delpedro dan rekan-rekannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Bivitri Susanti telah menyerahkan dokumen amicus curiae, yang berfungsi sebagai sahabat pengadilan, dalam sidang kasus Delpedro dan rekan-rekannya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan hukuman bagi 25 orang terdakwa yang terlibat dalam kerusuhan saat demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Sidang perdana para terdakwa sudah berlangsung pada akhir November 2025.

Ketua Tim Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, jumlah itu terlalu besar sehingga komisi meminta Kapolri melakukan evaluasi.

Kompolnas mengapresiasi kepolisian dan KontraS yang saling berbagi informasi mengenai orang hilang.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Laboratorium dan Dokkes Polri, Brigjen Sumy Hastry Purwanti, merujuk hasil uji post mortem dan ante mortem.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra membenarkan bahwa gedung tersebut terbakar saat rangkaian unjuk rasa Agustus 2025.