LIVE

Diduga Absen Fiktif saat WFH, 3.000 ASN Kabupaten Brebes Terancam Sanksi

Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, mengatakan terdapat berbagai tingkatan sanksi yang dapat diberikan ASN Pemkab Brebes.

pemprov jateng
Diduga Absen Fiktif saat WFH, 3.000 ASN Kabupaten Brebes Terancam Sanksi
Diduga Absen Fiktif saat WFH, 3.000 ASN Kabupaten Brebes Terancam Sanksi (merdeka.com)

Pemprov Jateng mencatat 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terancam sanksi tegas. Tindakan sanksi dilakukan lantaran diduga menggunakan aplikasi fiktif saat Work From Home (WFH). 

Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, mengatakan terdapat berbagai tingkatan sanksi yang dapat diberikan, mulai dari teguran lisan dan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat atau jabatan, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

"Kalau sanksi itu harus. Tetapi ini harus diperiksa dulu tingkat kesalahannya apa. Nanti itulah yang dirapatkan oleh tim. Ada tim hukuman disiplin, nanti mereka yang akan memberi pertimbangan kepada bupati terkait tingkatan hukuman disiplinnya," kata Soemarno usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Berlian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (6/5). 

Dia menyebut bahwa sistem aplikasi yang dipergunakan juga harus diperbaiki. Jika terkait dengan kinerja, baik itu Work From Home (WFH) ataupun kehadiran, yang harus dipastikan adalah penggunaan instrumen dengan benar.

"Kalau benar itu 'fake', intsrumennya juga harus diperbaiki, pengawasannya maupun pengendaliannya," imbuhnya. 

Diminta Sadar Diri

Terkait langkah hukum yang dilakukan Pemkab Brebes dengan melaporkan ke kepolisian, Sumarno mengatakan hal itu harus didalami terlebih dahulu. Apakah masuk dalam unsur yang menyangkut pelanggaran di ranah kepolisian atau tidak. 

Lebih lanjut, Sumarno meminta kepada ASN di Jawa Tengah untuk membangun kesadaran tentang tanggung jawab dalam menjalankan tugas dalam melayani masyarakat. 

"Sering yang saya sampaikan bahwa marilah kita analogikan seperti kita di rumah. Kita Mengundang tukang untuk memperbaiki rumah. Kira-kira kalau dia fake absen, terus dia ngapusi absennya, kita rela nggak?," tandasnya. 

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Top 3 News: Prabowo Jawab Kritikan Sering ke Luar Negeri, Singgung Nama Jokowi

{{caption}}
Alasan Mahasiswa Jahit Mulut Saat Kritik Prabowo di Lampung

{{caption}}
CCTV Rekam Pembacokan Pelajar di Palmerah, Korban Luka 7 Jahitan

{{caption}}
Eks Petinggi OJK Jadi Tersangka Kasus Penipuan PT DSI

{{caption}}
Mendagri Tito Wakili Pemerintah Hadiri Ulang Tahun Raja Charles III

{{caption}}
TNI AD Jelaskan Alasan Penertiban Rumah Dinas Lenteng Agung

Topik Terkait
{{caption}}
Tinjau WFH di Kota Bogor, Wamendagri Bima Apresiasi Pengawasan Digital ASN

Bima menegaskan, pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik karena unit layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara langsung.

Wamendagri Bima Arya
{{caption}}
Pemkab Nabire Perketat Pengawasan ASN WFH, Pastikan Kinerja Optimal Pelayanan Publik

Pemkab Nabire memperketat pengawasan ASN Work From Home (WFH) demi memastikan kinerja optimal dan pelayanan publik tetap terjaga. Kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas serta efisiensi anggaran.

Pengawasan ASN WFH Nabire
{{caption}}
Gubernur Jateng Minta ASN Tak Kelayapan saat WFH, Tegaskan Bukan Libur

Kebijakan WFH perdana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai diterapkan pada Jumat (10/4).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi
{{caption}}
Transformasi Birokrasi: Menilik Efektivitas Kebijakan WFH Surabaya dengan Pengawasan Digital

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN dengan pengawasan digital ketat melalui aplikasi 'Kantorku'. Apakah langkah ini benar-benar meningkatkan kinerja atau justru memunculkan tantangan baru dalam birokrasi dan pelayanan publik?

WFH Surabaya
{{caption}}
Gubernur Jateng Tegaskan Kinerja ASN WFH Jateng Harus Tetap Optimal

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah mulai berlaku, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan Kinerja ASN WFH Jateng tidak boleh menurun demi menjaga pelayanan publik.

WFH ASN Jateng
{{caption}}
Pemkab Jembrana Siapkan Penerapan WFH bagi Pegawai, Dimulai Jumat Pekan Depan

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, akan segera menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawainya mulai Jumat, 17 April 2026, sebagai langkah mendukung efisiensi pemerintah pusat dan transformasi budaya kerja ASN.

WFH Jembrana
{{caption}}
Daftar ASN DKI Jakarta Tak Dapat WFH Setiap Jumat, Ini Syarat dan Pengecualiannya

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026, disebutkan bahwa ASN dapat menjalankan WFH dibatasi secara kuota di masing-masing unit kerja.

ASN DKI Jakarta
{{caption}}
Pramono Teken SE, ASN DKI Wajib WFH Tiap Jumat dengan 2 Kali Absen Daring

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja melalui Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN.

Pramono
{{caption}}
Bupati Malang Tegaskan Pengawasan Kinerja ASN WFH oleh Inspektorat dan BKPSDM

Pemerintah Kabupaten Malang telah memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang non-pelayanan. Bupati Malang M. Sanusi menegaskan pengawasan kinerja ASN WFH akan dilakukan ketat oleh Inspektorat dan BKPSDM Kabupat

Pengawasan Kinerja ASN WFH
{{caption}}
WFH ASN Jateng: Pemprov Siapkan Aturan Kerja dari Rumah Setiap Jumat

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan surat edaran terkait kebijakan WFH ASN Jateng yang akan berlaku setiap hari Jumat, menindaklanjuti arahan pusat mulai 1 April 2026.

WFH ASN Jateng
{{caption}}
Pemprov Banten Siapkan Aplikasi Pemantauan ASN WFH Banten, Jamin Produktivitas Pegawai

Pemerintah Provinsi Banten tengah mengembangkan Aplikasi Pemantauan ASN WFH Banten untuk memastikan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap optimal saat bekerja dari rumah setiap Jumat, sekaligus menekan konsumsi energi.

Aplikasi Pemantauan ASN WFH Banten
{{caption}}
Selingkuh dan Bolos Kerja Berminggu-minggu, Tiga ASN di Palembang Dipecat

Pemecatan dilakukan melalui pemeriksaan oleh Inspektorat dan Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin.

ASN Dipecat
{{caption}}
Pemprov Jateng Kaji Perluasan Trans Jateng Kudus, Pertimbangkan Dampak dan Bus Listrik

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mengkaji rencana perluasan layanan Bus Trans Jateng Kudus, termasuk potensi penggunaan bus listrik dan dampaknya terhadap pelaku transportasi lokal.

bus listrik
{{caption}}
Ahmad Luthfi Ajak Fatayat NU Perkuat Pencegahan Kekerasan Pesantren di Jawa Tengah

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengajak Fatayat NU untuk bersinergi dalam upaya pencegahan kekerasan pesantren, menekankan pentingnya gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

ahmad luthfi
{{caption}}
Isu Penghapusan Honorer 2027 Merebak, Wagub Jateng Ungkap Nasib Guru

Pemerintah daerah menyatakan akan berupaya menjaga keberlangsungan para guru honorer.

asn
{{caption}}
Pemprov Jateng Perluas Layanan Dokter Spesialis Keliling, Dekatkan Kesehatan ke Pelosok Desa

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Santri Gayeng Nusantara (SGN) memperluas jangkauan layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling) hingga ke desa-desa terpencil untuk pemerataan akses kesehatan dan deteksi dini penyakit.

deteksi dini
{{caption}}
Peluang Emas! Pemprov Jateng Masih Buka Pendaftaran Beasiswa Santri Jateng hingga Juli 2026

Jangan lewatkan kesempatan emas! Pemprov Jateng masih buka pendaftaran Beasiswa Santri Jateng hingga Juli 2026, dengan ratusan pendaftar. Simak detail program vokasi hingga doktoral.

beasiswa dalam negeri
{{caption}}
Pemprov Jateng Siapkan RSMS Purwokerto Jadi Pusat Layanan Kesehatan Banyumas Raya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan RSMS Purwokerto sebagai pusat layanan kesehatan regional, memperkuat akses dan kualitas medis di wilayah Banyumas Raya.

ahmad luthfi