Dedi Mulyadi Sambut Baik UU PPRT: Banyak Majikan yang Tidak Sayang pada PRT

Pengesahan UU tersebut adalah langkah maju dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) di sektor ketenagakerjaan.

Regulasi ini dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga.

DPR akhirnya mengesahkan UU PPRT setelah 22 tahun diperjuangkan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga.

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Patra mengungkapkan, restrukturisasi hubungan kerja domestik.

Menteri Kemen PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan urgensi perlindungan pekerja rumah tangga, mayoritas perempuan, melalui pengesahan RUU PPRT pada momen Hari Perempuan Internasional.

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum penting bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memperkuat komitmen terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lebih adil dan inklusif.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

"Ini adalah cerminan bahwa negara juga hadir untuk para pekerja rumah tangga," kata Gibran.

JALA PRT memaparkan pentingnya sejumlah pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) dalam penyusunan RUU PRT.

Kolaborasi lintas sektor diperkuat untuk menghadapi persoalan lingkungan dan dampak kemarau.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepati janji memberikan bonus Rp1 miliar kepada Persib Bandung setelah hattrick juara Super League, dana Bonus Persib Dedi Mulyadi berasal dari penjualan sapi pribadinya.

Dedi pun berjanji jika Persib keluar juara lagi, ia akan memberikan bonus Rp2 miliar.

Dedi mengatakan pelabelan negatif itu sama sekali tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp9 miliar untuk Revitalisasi Museum Pajajaran di Kota Bogor, bertujuan memperkuat fungsi edukasi sejarah dan pelestarian budaya Sunda, sekaligus menata infrastruktur pendukung di kawasan sekitarn

Dedi mengatakan bonus itu akan diserahkan langsung pada 3 Juni 2026 di gedung DPRD Jabar.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, RUU PPRT diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.

Ia mengungkapkan rasa syukur dan haru atas lahirnya payung hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

"Kalau tahun ini sudah dipastikan tahun ini, tetapi kalau untuk bulannya saya tidak bisa berestimasi seperti itu," ucap dia.