Datangi Polda Metro, Yusril Pastikan Tak Ada Pelanggaran HAM ke Tahanan Demo

Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan pengawasan layanan publik untuk mencegah praktik malaadministrasi, menyoroti peran strategis Ombudsman RI.

Dalam setahun, Kemenko Kumham Imipas berhasil menyelaraskan kebijakan hukum nasional dan internasional, termasuk penanganan pinjaman online ilegal dan transfer narapidana. Apa saja capaian lainnya?

Yusril berjanji, penegakan hukum telah sesuai koridor hukum dan HAM.

Komnas HAM dan Kapolri bertemu membahas Penanganan Aksi Unjuk Rasa yang terjadi sejak 25 Agustus. Terungkap ribuan orang ditangkap, bagaimana kelanjutannya?

Yusril mengatakan tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembebasan aktivis merupakan hal yang wajar.

“Kami menangkap sinyal baik dari Menko Yusril yang kemarin menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dijamin," ujar pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi.

Dalam kunjungan itu, Yusril mengonfirmasi bahwa sebanyak 40 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menegaskan, pemerintah mendorong Polri untuk bekerja dalam menangani kejadian demo yang berujung ricuh.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya prinsip Keadilan Restoratif dalam Kongres Pemasyarakatan Dunia (WCPP) 2026 di Bali, menawarkan solusi cerdas di tengah tantangan ov

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa keempat terdakwa, termasuk Delpedro, terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana penghasutan.

Soal sejumlah peserta aksi yang ditangkap, menurutnya, tindakan itu bukan karena petugas melawan masyarakat.

Penangguhan penahanan itu sudah dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025 lalu dengan sudah adanya kajian hukum.

Empat tersangka memiliki peran berbeda dalam aksi itu. M disebut membakar kendaraan dinas milik anggota Provos Polres Grobogan.

Mereka yakni Rezki Setia Budi dan Muhammad Rafli Susanto.