Dasco Sebut Pembahasan Pasal RUU TNI di DPR Beda dengan yang Beredar di medsos

Dasco meyakini, draf yang disahkan dalam rapat paripurna hari ini akan sama dengan diunggah dan bisa diakses masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi adanya penolakan dari masyarakat terhadap revisi UU TNI

Sufmi Dasco dan pimpinan Komisi I DPR RI menggelar diskusi dengan Koalisi Masyarakat Sipil membahas Revisi UU TNI.

Dasco menjelaskan, hanya tiga pasal yang direvisil, yaitu Pasal 3, Pasal 53 dan Pasal 47

RUU ini dibahas di Komisi I DPR dan sudah melalui proses Panitia Kerja (Panja).

Sufmi Dasco Ahmad membantah isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan membangkitkan kembali dwi fungsi ABRI layaknya Orde Baru.

"Kita tahu bahwa revisi UU TNI ini susah berlangsung dari berapa lama ya, berapa bulan lalu," kata Sufmi Dasco.

Kapuspen TNI mengklaim generasi muda TNI pada saat ini tidak mau dwifungsi terjadi, tetapi ingin menjadi tentara yang profesional.

Kementerian HAM buka suara mengenai riuhnya pendapat pro dan kontra tentang perubahan Undang-Undang TNI yang dikaitkan dengan dwifungsi TNI.

Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi kebangkitan dwifungsi militer di Tanah Air.

DPR memaparkan, celah dwifungsi TNI tertutup rapat karena tidak ada perubahan jati diri TNI sebagai tentara profesional

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi prajurit TNI aktif dapat mengisi 16 jabatan di kementerian/lembaga melalui revisi undang-undang (RUU) TNI.

Menko Polkam Budi Gunawan memastikan, Revisi Undang-Undang (RUU) TNI hanya dilakukan pada tiga pasal dan tidak ada dwifungsi ABRI.

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar DPR dan Pemerintah melengkapi bukti berupa dokumen saat pembahasan revisi Undang-undang TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyambangi langsung Kejagung yang menangani kasus Marcella.

Pangdam menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa sebagai agen perubahan dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara

Perbedaan mencolok terdapat dalam 3 pasal yang terbilang krusial.

Adies Kadir menyebut bahwa pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah adaptif.

Sejak DPR menyetujui pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto diketahui masih belum menandatangani draf beleid tersebut.