Budi Gunawan Jamin Revisi UU TNI Hanya 3 Pasal, Tidak Ada Dwifungsi ABRI

Adies Kadir menyebut bahwa pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah adaptif.

Muhadjir sepakat setelah revisi UU TNI disahkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer

Kapuspen TNI mengklaim generasi muda TNI pada saat ini tidak mau dwifungsi terjadi, tetapi ingin menjadi tentara yang profesional.

Utut menekankan bahwa Megawati menginginkan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam UU TNI.

Supratman meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait isu tersebut, karena baik pemerintah maupun DPR sudah memberikan klarifikasi secara detail.

RUU ini dibahas di Komisi I DPR dan sudah melalui proses Panitia Kerja (Panja).

Istana juga tak ingin ada yang membentur-benturkan TNI.

TNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya.

Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.

Ketakutan dwifungsi itu lantaran ada jabatan kementerian yang boleh diisi TNI.

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.

Presiden Prabowo sendiri sudah menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim.

Ia berharap kondisi ini dapat mendukung kelancaran roda ekonomi dan mengembalikan aktivitas masyarakat ke kondisi normal.

Budi menegaskan, pengibaran bendera merah putih adalah hasil perjuangan kolektif para pendahulu bangsa.

Menko Polkam Budi Gunawan angkat bicara soal pemblokiran rekening nganggur atau berstatus dormant oleh PPATK.

Budi menyatakan, saat ini otoritas berwenang tengah melakukan pendalaman lanjutan dengan berkoordinasi ke penerbangan Arab Saudi (OEJN).

Budi Gunawan akan menindak tegas premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar DPR dan Pemerintah melengkapi bukti berupa dokumen saat pembahasan revisi Undang-undang TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyambangi langsung Kejagung yang menangani kasus Marcella.

Pangdam menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa sebagai agen perubahan dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara

Perbedaan mencolok terdapat dalam 3 pasal yang terbilang krusial.

Sejak DPR menyetujui pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto diketahui masih belum menandatangani draf beleid tersebut.

Satriadi berjanji akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi di masa mendatang.