VIDEO: Dasco DPR Blak-blakan Hanya 3 Pasal di RUU TNI Direvisi

Dasco meyakini, draf yang disahkan dalam rapat paripurna hari ini akan sama dengan diunggah dan bisa diakses masyarakat.

Utut menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pembahasan RUU TNI.

Sufmi Dasco dan pimpinan Komisi I DPR RI menggelar diskusi dengan Koalisi Masyarakat Sipil membahas Revisi UU TNI.

Menurut Dasco, rapat Panja Konsinyering digelar sesuai mekanisme dan tidak melanggar aturan

RUU ini dibahas di Komisi I DPR dan sudah melalui proses Panitia Kerja (Panja).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melihat adanya gelombang penolakan di media sosial terhadap RUU TNI.

"Kita tahu bahwa revisi UU TNI ini susah berlangsung dari berapa lama ya, berapa bulan lalu," kata Sufmi Dasco.

Komisi I DPR RI dan pemerintah berkomitmen tak akan bertele-tele dalam pembahasan Revisi UU TNI.

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar DPR dan Pemerintah melengkapi bukti berupa dokumen saat pembahasan revisi Undang-undang TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyambangi langsung Kejagung yang menangani kasus Marcella.

Pangdam menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa sebagai agen perubahan dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara

Perbedaan mencolok terdapat dalam 3 pasal yang terbilang krusial.

Adies Kadir menyebut bahwa pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah adaptif.

Sejak DPR menyetujui pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto diketahui masih belum menandatangani draf beleid tersebut.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengapresiasi keputusan pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil per 1 April 2026.

Dasco memgaku tak masalah bila masyarakat sipil menyuarakan kritik ke pemerintah. Namun, dia berharap kritik itu dibangun.

Dasco menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu-isu di masyarakat kepada Prabowo. Mulai dari, pasokan dan harga bahan pangan hingga stok minyak.

Dasco Ahmad mengatakan, keputusan itu untuk menghindari birokrasi yang berbelit-belit.

Rapat digelar di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, Dasco memastikan Thomas sudah mundur dari pengurus Partai Gerindra sejak 31 Desember 2025.