DPR Diskusi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Soal Revisi UU TNI, Dasco: Ada Titik Temu

Dasco meyakini, draf yang disahkan dalam rapat paripurna hari ini akan sama dengan diunggah dan bisa diakses masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi adanya penolakan dari masyarakat terhadap revisi UU TNI

Menurut Dasco, rapat Panja Konsinyering digelar sesuai mekanisme dan tidak melanggar aturan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melihat adanya gelombang penolakan di media sosial terhadap RUU TNI.

Sufmi Dasco Ahmad membantah isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan membangkitkan kembali dwi fungsi ABRI layaknya Orde Baru.

"Kita tahu bahwa revisi UU TNI ini susah berlangsung dari berapa lama ya, berapa bulan lalu," kata Sufmi Dasco.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR terbuka menerima masukan dari masyarakat terkait RUU tersebut.

Rapat tersebut untuk membahas perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar DPR dan Pemerintah melengkapi bukti berupa dokumen saat pembahasan revisi Undang-undang TNI.

Muhadjir sepakat setelah revisi UU TNI disahkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menjelaskan tujuan utama pengesahan RUU tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU

Prabowo menyinggung soal demo-demo yang menolak revisi UU TNI, adanya efisiensi hingga dana pendidikan dikurangi

Prabowo menegaskan RUU TNI hanya memperpanjang usia pensiun perwira tinggi

Revisi UU TNI disahkan DPR pada akhir Maret lalu dan menulai penolakan dari publik.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyambangi langsung Kejagung yang menangani kasus Marcella.

Pangdam menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa sebagai agen perubahan dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara

Perbedaan mencolok terdapat dalam 3 pasal yang terbilang krusial.

Adies Kadir menyebut bahwa pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah adaptif.

Sejak DPR menyetujui pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto diketahui masih belum menandatangani draf beleid tersebut.

Satriadi berjanji akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi di masa mendatang.