Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Madura United vs Dewa United: Ricky Kambuaya Gacor, Laskar Sape Kerrab Tertahan di Zona Merah

{{caption}}
Dini Hari Mencekam di Tapos, 20 Remaja Pelaku Tawuran Diringkus

{{caption}}
IHSG Sepekan Anjlok 6,6%, Kapitalisasi Pasar Susut jadi Rp 12.736 Triliun

{{caption}}
Pastor di Sikka Dianiaya Usai Pimpin Misa Pemakaman

{{caption}}
Pesan Mengharukan Maia Estianty untuk Syifa Hadju: Peluk El yang Sering dan Lama Ya...

{{caption}}
Kronologi Penutupan White Rabbit PIK

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Ungkap 25 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Soroti Kerentanan Sektor Ini

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

{{caption}}
Kemendagri: Pemimpin Berintegritas Tidak Melanggar Sumpah Jabatan

Kemendagri terus mengingatkan kepala daerah agar tidak melanggar hukum, termasuk melakukan tindak pidana korupsi.

{{caption}}
KPK Soroti Modus Korupsi Kepala Daerah yang Kerap Berulang Pasca 10 OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.

KPK
{{caption}}
KPK Duga Korupsi Bea Cukai Berjenjang, Pejabat Atas Diperiksa Terkait Dana Safe House

KPK mendalami dugaan korupsi Bea Cukai berjenjang, melibatkan perpindahan uang dari safe house. Apakah ada perintah dari atasan? Simak selengkapnya.

KPK
{{caption}}
KPK OTT Kepala Daerah, ICW Soroti Lemahnya Pengawasan hingga Mahar Politik

ICW menilai praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih sangat kuat.

KPK
{{caption}}
KPK Soroti Risiko Korupsi Perangkat Desa Akibat Kasus Bupati Pati Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kasus Bupati Pati Sudewo yang berisiko menciptakan korupsi perangkat desa, merusak meritokrasi dan kepercayaan publik.

{{caption}}
Tahukah Anda? KPK dan Menkeu Sepakat: Korupsi Masih Jadi PR Utama Bangsa!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat bahwa **korupsi masih jadi PR utama bangsa**. Simak bagaimana lembaga antirasuah dan pemerintah bersinergi memberantasnya demi kemajuan negara.

{{caption}}
KPK Sambangi Kementerian PU Usai Isu Gratifikasi Pernikahan Anak Pejabat Mencuat

Budi menjelaskan, kedatangan pihak KPK kali ini hanya sebatas koordinasi dengan Kementerian PU.

KPK
{{caption}}
OTT KPK di Kalsel, Empat Orang Ditangkap Pakai Rompi Tahanan Jalani Pemeriksaan

KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas empat orang tersebut.

{{caption}}
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Temukan Uang Tunai dan Catatan Aliran 'Fee' ke Tersangka Suap Kajari

Penggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur.

{{caption}}
Cara Culas Koruptor Tunjangan Kinerja Kementerian ESDM Tampung Duit Haram

Uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.

KPK
{{caption}}
APBD Kota Jambi Tembus Rp2 Triliun di 2025 Berkat Saran BPK, Optimis Raih WTP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi diproyeksikan tembus Rp2 triliun pada 2025. Peningkatan signifikan ini berkat kepatuhan terhadap saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekaligus menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

{{caption}}
Gubernur Bobby Nasution Dorong Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov Sumut

Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan demi transparansi dan akuntabilitas, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.

{{caption}}
Pemkot Kediri Perkuat Pemerintahan Bersih dan Transparan Melalui Penyerahan LKPD 2025

Pemkot Kediri perkuat komitmen pemerintahan bersih dan transparan melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK. Ini wujudkan layanan publik maksimal.

{{caption}}
BPK Harap Kemenbud Raih Opini WTP di Tengah Transisi Kabinet Merah Putih

BPK berharap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mampu mempertahankan Opini WTP meskipun sedang dalam masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih, demi tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

bpk
{{caption}}
Gubernur Banten Andra Soni Instruksikan OPD Kooperatif Demi Pertahankan Opini WTP BPK

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya OPD kooperatif dan transparan untuk mempertahankan opini WTP dari BPK, demi akuntabilitas anggaran daerah.

{{caption}}
Kemenko Perekonomian Raih Opini WTP ke-17 dari BPK RI, Airlangga Tekankan Tata Kelola Baik

Kemenko Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-17 kalinya. Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi akuntabilitas keuangan negara.

{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

{{caption}}
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

{{caption}}
KPK: Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu Belum Optimal, Ini Usulan Reformasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor