KPK Sambangi Kementerian PU Usai Isu Gratifikasi Pernikahan Anak Pejabat Mencuat

KPK melalui surat edaran yang mengimbau kepada seluruh jajaran ASN dan penyelenggara negara di pusat maupun daerah untuk menolak keras gratifikasi.

Hasil penggeledahan, penyidik KPK menyita sejumlah uang diduga bersumber dari perkara suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara.

Penggeledahan ini dilakukan untuk mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.

Kejagung menyebut sudah ada sejumlah pihak menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi pajak tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama 3 hari.

Dugaan kasus rasuah itu terkait gratifikasi berhubungan langsung dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

Budi mengatakan, nominal gratifikasi tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik.

Budi mengatakan, dugaan gratifikasi itu terjadi di 135 instansi yang dilaporkan oleh 631 pelapor.

Pemanggilan tersebut dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu.

Ketiga orang tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pegawai KPK diduga menerima pungli mulai dari Rp1 juta sampai Rp500 juta

Uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, dituntut 5 tahun penjara atas dugaan korupsi. Noel mengaku menyesal tidak korupsi lebih banyak karena merasa tuntutannya tak sepadan dengan terdakwa lain.

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Gerungan mengklaim telah menyelamatkan uang rakyat ratusan miliar selama menjabat, namun kini menghadapi tuntutan pidana atas dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyesali jabatannya setelah menghadapi tuntutan berat dalam kasus korupsi K3. Simak detail tuntutan jaksa yang "mengerikan".

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan, melalui program keluarga berintegritas.

Tiga terdakwa kasus Korupsi Hibah Pilkada Pangkep 2024 dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar. Berapa hukuman yang diterima dan kerugian negara yang ditimbulkan?

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Polri periksa anggota polisi berinisial YS yang diduga rangkap broker proyek di Pemkab Bekasi, membuka tabir praktik ilegal Polisi Rangkap Broker Proyek.