Sorot
{{caption}}
Asal Usul Jam Mewah Rolex Milik Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq

{{caption}}
Anak Bunuh Ibu Kandung Pakai Setrika, Sempat Pura-Pura Panik Cari Pertolongan

{{caption}}
Puncak Haji 2026, Jemaah Lansia Dapat Layanan Safari Wukuf Khusus

{{caption}}
Penipuan Rekrutmen Akpol, Polisi Gadungan Minta Uang Rp 1,5 Miliar

{{caption}}
Eks Bintang Liga Inggris Tolak Panggilan Timnas Haiti ke Piala Dunia 2026

{{caption}}
Prabowo Setuju Bentuk Family Office, Siap Rekrut Tokoh Senior Inggris

Topik Terkait
{{caption}}
Memeras Hingga Miliaran Rupiah, Oknum Wartawan Ngaku Punya 32 Media Bikin ASN di Lampung Tengah Ketakutan

Tekanan yang dilakukan pelaku dengan berbagai cara. Dari ancaman melalui voice note dan pesan digital, bahkan tindakan kekerasan fisik berulang terhadap ASN.

{{caption}}
Aksi Nekat ASN BPPKB Lampung Ngaku Jaksa Ubek-Ubek Kejati Sumsel & Bupati OKI, Begini Nasibnya

Seorang aparatur sipil negara (ASN) ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena menjadi jaksa gadungan.

{{caption}}
Tiga Pejabat Kabupaten Banggai Diduga Langgar Netralitas ASN

Laporan mengenai dugaan kecurangan terus mengalir. Beberapa laporan ditindaklanjuti karena dianggap memenuhi kriteria yang ada.

{{caption}}
Bukan KASN, Laporan Pelanggaran ASN Selama Pilkada 2024 Ditangani BKN

KASN sudah tidak aktif bertugas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran ASN per 24 Agustus 2024 sesuai dengan Surat Edaran MenPAN-RB.

{{caption}}
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

{{caption}}
Mobil Dinas Diduga Angkut APK balon Gubernur Banten

Bawaslu mengaku akan memastikan terlebih dahulu kebenarannya, dengan melakukan proses pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

{{caption}}
35 ASN Tak Netral pada Tahapan Pilkada Serentak, Bawaslu Sulsel Rekomendasikan KASN Beri Sanksi

Bawaslu Sulsel mencatat ASN di Kabupaten Pinrang paling banyak dilaporkan tidak netral.

{{caption}}
Bawaslu Temukan Dugaan Penggunaan Mobil Dinas untuk Kampanye di Tangerang

Dugaan pelanggaran yang ditemukan itu berupa dugaan pelanggaran kampanye.

{{caption}}
Pegawai Negeri Langgar Netralitas Pemilu, Menpan RB Azwar Anas Minta KASN Bertindak

Pegawai Negeri Langgar Netralitas Pemilu, Menpan RB Azwar Anas Minta KASN Bertindak

{{caption}}
Viral ASN Pemkab Boyolali Mengaku Diperintah Menangkan Ganjar dan PDIP, Ini Penjelasan PJ Gubernur Jateng

Viral video diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar

ASN
{{caption}}
Sejumlah Camat dan Lurah di Padang Diduga Melanggar Netralitas Jelang Pemilu 2024

Seluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

{{caption}}
Bawaslu Jateng Ungkap 16 Kasus Pelanggaran Pemilu, Ini Daftarnya

Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah

{{caption}}
Komisi II DPR Kaji Usulan Bawaslu Pelaku Politik Uang di-Blacklist dari Pemilu

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang.

{{caption}}
Anggota Bawaslu Usul RUU Pemilu Atur Blacklist Pelaku Politik Uang

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

{{caption}}
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

{{caption}}
KPU Gelar Pleno Terbuka, Pastikan Akurasi Pemutakhiran Data Pemilih Kepulauan Seribu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

{{caption}}
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

{{caption}}
MoU Bawaslu dan Kemenag Jakarta Pusat: Perkuat Literasi Pemilu dan Netralitas ASN

Bawaslu dan Kemenag Jakarta Pusat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan literasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan demokrasi yang

{{caption}}
Konflik Timur Tengah Masih Memanas, WFH Jumat Resmi Diperpanjang

pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif bagi masyarakat. Airlangga mengatakan insentif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

asn
{{caption}}
Terlibat Vape Narkoba, Oknum ASN Pemprov Sumut Jebolan IPDN Ditangkap

FIS yang merupakan jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ditangkap di indekosnya kawasan Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

asn
{{caption}}
Dorong Anak Muda Jadi Pengusaha, Prabowo: Jangan Semua Mau Jadi ASN

Anak muda, kata dia, harus berani untuk menjadi pengusaha. Menciptakan peluang-peluang baru demi kemajuan bangsa.

asn
{{caption}}
Gubernur Kaltim Pastikan Tidak Ada Pemberhentian PPPK, Jaga Integritas dan Kinerja Terbaik

Di tengah isu pengurangan tenaga kerja, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tegaskan tidak akan ada pemberhentian PPPK di wilayahnya, menekankan pentingnya integritas dan kinerja terbaik.

asn
{{caption}}
Pemprov Jateng dan NTU Singapura Jajaki Kerja Sama Strategis Tingkatkan Kapasitas ASN

Pemprov Jateng menjajaki kerja sama dengan NTU Singapura untuk meningkatkan kapasitas ASN. Beasiswa S2 dan kursus singkat terbuka lebar bagi ASN di Jateng.

{{caption}}
Kemenag Sulsel Serahkan SK Redistribusi 66 PPPK, Perkuat Kinerja Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kemenag Sulsel menyerahkan SK Redistribusi 66 PPPK untuk optimalkan penempatan ASN, perkuat kinerja, dan pelayanan publik, serta mendekatkan pegawai dengan keluarga.