ASN WFA Sulsel: Usai Libur Lebaran, Pegawai Wajib Bekerja dari Rumah

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Simak instansi mana saja yang dikecualikan dari WFH ASN Sumsel ini.

Adapun selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik.

Kebijakan Work From Anywhere (WFA) Lebaran dinilai memberikan fleksibilitas bagi pekerja untuk mengatur jadwal mudik lebih awal tanpa mengganggu produktivitas, sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas dan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan pengawasan ketat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerapkan Work From Anywhere (WFA) setelah libur Lebaran Idul Fitri 2026, memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) memberlakukan kebijakan kerja fleksibel ASN selama libur Nyepi dan Idul Fitri 2026, memastikan pelayanan publik tetap optimal dan produktivitas terjaga.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan segera memberlakukan Sistem Kerja Fleksibel ASN, termasuk Work From Anywhere (WFA), untuk modernisasi birokrasi dan efisiensi anggaran daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama Pemprov selama masa Libur Lebaran.

Pemerintah menetapkan kebijakan WFA selama lima hari bagi ASN pada periode Lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu diluncurkan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat saat mudik.

Kebijakan itu dirancang untuk mengatur pola kerja pegawai kantoran guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa libur panjang Lebaran 2026.

Pemerintah Kota Semarang masih menanti kebijakan resmi dari Kemendagri terkait penerapan WFA ASN Semarang, menekankan pentingnya pelayanan publik dan karakteristik pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik agar tidak terganggu.

Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menjamin Pelayanan Publik Penajam Paser Utara tetap berjalan optimal selama libur Lebaran 2026, meskipun sebagian ASN menerapkan skema kerja fleksibel.

Pratikno melanjutkan, pemerintah juga telah menetapkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa Flexible Working Arrangement (WFA).

AHY berharap kebijakan ini bakal membuat para ASN memulai distribusi mobilitas jelang Lebaran lebih dulu.

Banyak perusahaan swasta yang pekerjaannya harus dilakukan ke lapangan. Sehingga, perlu kajian lebih lanjut untuk kebijakan WFA.

Usulan WFA diberikan dalam rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Mendagri Tito Karnavian.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya konvergensi berbagai pihak untuk mempercepat Penanganan Stunting di wilayahnya, menyoroti intervensi gizi dan kolaborasi lintas sektor.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan Rp6,09 miliar dari PNBP Lelang hingga April 2026, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan negara dan piutang negara.

Bank Indonesia kembali membuka program Beasiswa Bank Indonesia untuk 270 mahasiswa di tiga PTN Sulsel, dengan peningkatan kuota dan fokus pada literasi kebanksentralan serta dukungan riset.

Program pemberdayaan ekonomi perempuan di Sulawesi Selatan berhasil mengelola dana lebih dari Rp15 miliar melalui Kelompok Simpan Pinjam Desa (VSLA) di sektor kakao, meningkatkan kemandirian finansial dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera membenahi ruas Jalan Moncongloe yang rusak parah, menunjukkan respons cepat atas keluhan warga dan komitmen menjaga konektivitas wilayah.