LIVE

WFH ASN Sumsel Setiap Jumat Mulai 10 April, Ini Pengecualiannya

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Simak instansi mana saja yang dikecualikan dari WFH ASN Sumsel ini.

wfh asn sumsel
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Simak instansi mana saja yang dikecualikan dari WFH ASN Sumsel ini.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Simak instansi mana saja yang dikecualikan dari WFH ASN Sumsel ini. (AntaraNews)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 10 April 2026 mendatang.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat yang bertujuan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak dinamika global. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Ismail Fahmi, menjelaskan hal tersebut di Palembang pada Jumat (3/4).

Ismail menambahkan bahwa implementasi WFH ASN Sumsel ini tidak akan dimulai pada Jumat besok karena bertepatan dengan hari libur nasional Wafat Isa Almasih. Saat ini, pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE) resmi dari Gubernur Sumatera Selatan untuk detail teknis pelaksanaannya.

Tujuan dan Mekanisme Kebijakan WFH ASN Sumsel

Kebijakan WFH ASN Sumsel ini merupakan respons terhadap arahan pemerintah pusat untuk efisiensi energi. Penghematan BBM menjadi salah satu fokus utama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Meskipun demikian, Pemprov Sumsel berharap produktivitas kerja ASN tidak menurun, bahkan dapat meningkat dengan adanya fleksibilitas ini. Surat Edaran Gubernur akan mengatur secara rinci sektor dan bidang pekerjaan yang diperbolehkan untuk WFH.

Saat ini, Surat Edaran tersebut masih dalam proses penandatanganan untuk memastikan semua aspek teknis tercover. Ini penting agar pelaksanaan WFH dapat berjalan lancar dan efektif sesuai tujuan yang ditetapkan.

Pengecualian WFH untuk Pelayanan Publik Vital

Ismail Fahmi menegaskan bahwa kebijakan WFH setiap Jumat tidak akan berlaku penuh untuk sektor pelayanan publik. Instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan untuk bekerja dari kantor (WFO).

Beberapa instansi yang termasuk dalam pengecualian ini adalah rumah sakit, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga termasuk dalam daftar ini.

Selain itu, sektor pendidikan tingkat SMA dan SMK di Sumatera Selatan akan tetap melaksanakan aktivitas belajar mengajar secara luring di sekolah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov untuk menjaga kualitas layanan pendidikan dan publik.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat juga akan melakukan penyesuaian. Tidak semua pegawai di OPD tersebut akan WFH, melainkan sebagian akan tetap bekerja di kantor sesuai kebutuhan layanan.

Harapan dan Tantangan Implementasi WFH

Penerapan WFH ASN Sumsel ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi operasional dan menjaga kualitas layanan publik. Fleksibilitas kerja dapat meningkatkan kepuasan pegawai dan mengurangi beban perjalanan.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini adalah memastikan pengawasan kinerja tetap optimal dan tidak mengganggu pelayanan esensial. Koordinasi antar instansi menjadi kunci keberhasilan WFH.

Pemprov Sumsel berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan ini setelah resmi diberlakukan. Penyesuaian mungkin diperlukan untuk memastikan tujuan penghematan BBM tercapai tanpa mengorbankan pelayanan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Dicari KPK, Wamen Imipas Silmy Karim Muncul Jelang Tengah Malam

{{caption}}
KPK Sita Ratusan Gram Emas Saat OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

{{caption}}
Megawati Diundang ke Dili untuk Terima Penghargaan Khusus

{{caption}}
Gerak Cepat Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi

{{caption}}
Prabowo Sebut MBG Bakal Jangkau 85 Juta Penerima dan Buka 3 Juta Pekerjaan

{{caption}}
Cerita Prabowo Panggil Kepala PPATK dan BPKP Sebelum Copot 3 Pimpinan BGN

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkot Banjarmasin Resmi Terapkan WFH Setiap Jumat untuk Efisiensi Energi

Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu, mengikuti instruksi pusat untuk efisiensi energi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi tanpa menggangg

Banjarmasin
{{caption}}
WFH 10 April 2026 Tidak Berlaku untuk Semua ASN, Dukcapil dan RS Tetap Beroperasi

Tidak semua ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah (WFH), termasuk mereka yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta rumah sakit.

WFH
{{caption}}
Pemprov Sumut Resmi Terapkan WFH ASN Setiap Jumat, Ini Tujuannya

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, dimulai pekan ini, dengan tujuan efisiensi dan penghematan.

WFH ASN Sumut
{{caption}}
Pemprov Kalbar Terapkan WFH ASN, Tingkatkan Layanan Publik dan Efisiensi Energi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) resmi memberlakukan skema WFH ASN mulai pekan depan dengan komposisi 75 persen bekerja dari rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan layanan publik sekaligus mendorong efisiensi energi nasion

WFH ASN Kalbar
{{caption}}
WFH Hari Rabu: Strategi Efisiensi Energi dan Produktivitas ASN Jawa Timur

Wacana WFH Hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Timur mengemuka sebagai solusi cerdas untuk efisiensi energi dan menjaga produktivitas. Simak analisis lengkap kebijakan ini.

WFH Hari Rabu
{{caption}}
Pemkab Bekasi Terapkan WFH Bagi ASN Non-Pelayanan, Efisiensi BBM Jadi Prioritas

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi 50 persen ASN non-pelayanan mulai pekan depan. Langkah ini diambil sebagai respons instruksi pusat demi penghematan BBM dan efisiensi kerja, sejalan dengan Surat Edaran Kemendag

WFH ASN Bekasi
{{caption}}
Pemkot Depok Terapkan WFH ASN Setiap Jumat, Upaya Efisiensi Energi dan BBM

Pemerintah Kota Depok resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, sebagai langkah tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk efisiensi energi dan BBM.

BKPSDM Depok
{{caption}}
Pemkab Tangerang Terapkan WFH ASN Tangerang Mulai Pekan Depan untuk Hemat BBM

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan memberlakukan kebijakan WFH ASN Tangerang non-pelayanan mulai 10 April 2026 sebagai respons hemat BBM, dengan pengawasan ketat dan sanksi bagi pelanggar.

WFH ASN Tangerang
{{caption}}
Pemkab Karawang Terapkan WFH Setiap Jumat untuk ASN, Efisiensi BBM dan Pelayanan Optimal

Pemerintah Kabupaten Karawang mulai memberlakukan sistem kerja WFH setiap Jumat bagi ASN, sebuah langkah strategis untuk efisiensi BBM dan peningkatan efektivitas kerja. Kebijakan WFH Karawang ini juga diiringi penyesuaian jam layanan publik yang optimal.

WFH Karawang
{{caption}}
Membangun Efisiensi: WFH Pemprov Kepri Resmi Berlaku dan Pangkas Anggaran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat dan memangkas biaya perjalanan dinas ASN sebagai upaya efisiensi anggaran serta mendorong transformasi budaya kerja.

WFH Pemprov Kepri
{{caption}}
Pemkab Lumajang Terapkan WFH Setiap Jumat, Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, memastikan penerapan WFH setiap Jumat bagi ASN administratif tidak akan mengganggu layanan publik, sekaligus mendukung efisiensi energi dan peningkatan kinerja.

WFH Lumajang
{{caption}}
Pemkot Semarang Pastikan Kebijakan WFH Tidak Korbankan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Semarang segera terapkan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH Semarang ini bertujuan efisiensi energi tanpa mengorbankan kualitas layanan masyarakat.

efisiensi energi
{{caption}}
Kebijakan WFH ASN Pemprov Jatim Berlanjut Setiap Jumat Mulai Juni 2026: Sinkronisasi Nasional dan Peningkatan Efisiensi

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan WFH bagi ASN Pemprov Jatim berlanjut mulai Juni 2026, dialihkan ke setiap Jumat. Langkah ini bertujuan menyelaraskan dengan arahan nasional sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

asn jawa timur
{{caption}}
Pimpinan OPD Wajib WFO, Bupati Sigi Tegaskan Kebijakan WFH Tidak Berlaku Penuh

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

asn sigi
{{caption}}
Pemkot Kediri Tegaskan Kepatuhan Absensi ASN Saat WFH Demi Pelayanan Optimal

Pemerintah Kota Kediri mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disiplin dalam absensi saat menjalani program Work From Home (WFH), memastikan pelayanan publik tetap optimal dan efisien.

absensi asn wfh kediri
{{caption}}
Efisiensi Kinerja: Pemkot Kediri Terapkan Skema WFH 40 Persen bagi ASN

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

asn
{{caption}}
Gubernur PBD Terbitkan SE Dukung Penerapan WFH, Tingkatkan Efisiensi ASN Papua Barat Daya

Gubernur Elisa Kambu mengeluarkan Surat Edaran yang mendukung Penerapan WFH ASN Papua Barat Daya, bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

asn papua barat daya
{{caption}}
BKPSDM Bali Ungkap Efektivitas WFH ASN Pemprov Bali di Hari Pertama Penerapan

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali setiap Jumat, yang baru diterapkan, menunjukkan efektivitas tinggi. BKPSDM Bali memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tugas kedinasan terselesaikan dengan baik.

aparatur sipil negara