Anggotanya Ditangkap KPK, ini Reaksi Kejati Banten

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara, mengamankan delapan pihak terkait.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai tahun 2026 dengan operasi tangkap tangan (OTT) perdana, menargetkan pegawai pajak dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Penangkapan ini menjadi sorotan awal tahun dalam upaya pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di DJP Jakarta Utara, menyita ratusan juta rupiah dan valas terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.

KPK amankan delapan orang dan uang ratusan juta rupiah dalam OTT Kantor Pajak Jakarta Utara terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Siapa saja yang terlibat?

KPK mengamankan delapan pejabat DJP Kemenkeu dalam OTT di Jakarta Utara. Sejumlah uang ratusan juta rupiah dan valuta asing turut disita.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya OTT tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan keenam terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.

Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, mengungkapkan proses hukum terhadap oknum tersebut telah diserahkan kepada lembaga asalnya.

Kejaksaan Agung telah mengonfirmasi adanya jaksa yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Banten, dengan berkas perkara dua terduga telah dilimpahkan ke Kejagung.

Kejaksaan Agung (Kejagung) berkomitmen penuh terhadap transparansi penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banten yang melibatkan seorang jaksa.

KPK resmi limpahkan tersangka OTT Banten ke Kejaksaan Agung setelah penangkapan seorang jaksa dan pihak swasta, menandai kolaborasi pemberantasan korupsi yang kuat.

KPK berhasil menyita uang tunai sebesar Rp900 juta sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan jaksa di wilayah Banten dan Jakarta.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Sebelumnya cuitan pengguna media sosial X yang disertai foto tiga orang berompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK” di bandara kemudian viral dan dibahas warganet

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.

Tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemkab Pekalongan sekaligus Bupati nonaktif Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Perbuatan tersebut diduga tidak terjadi sekali, melainkan berulang kali, dengan korban yang merupakan bawahannya sendiri.

Adapun penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap klarifikasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat diamankan oleh tim khusus Kejagung, Aspidum Joko tidak seorang diri.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, dengan tegas melarang jaksa memperpanjang libur Lebaran 2026 dan melakukan inspeksi mendadak di Kejari Gowa. Ini penekanan disiplin dan profesionalitas kerja pasca-Idul Fitri.

Kejaksaan Agung menegaskan kesiapan penuh dalam pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, menandai era baru penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banten dan Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap dua pengacara yang terlibat bersama jaksa.