KPK OTT 6 Orang di Kalsel, 2 di Antaranya Jaksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara, mengamankan delapan pihak terkait.

KPK mengamankan delapan pejabat DJP Kemenkeu dalam OTT di Jakarta Utara. Sejumlah uang ratusan juta rupiah dan valuta asing turut disita.

Dalam OTT kali ini, tim satgas KPK telah mengamankan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Kantor Wilayah Jakarta Utara (Jakut).

KPK juga menggali keterangan para saksi terkait proses dan mekanisme pemotongan anggaran dalam perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 3 jaksa Kejari HS.

KPK tegaskan penanganan Kasus Jaksa Kalsel terkait dugaan pemerasan dilakukan langsung oleh lembaga antirasuah, berbeda dengan kasus OTT di Banten yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan pemerasan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Salah satu tersangka, Kasi Datun Tri Taruna Fariadi, kabur saat OTT dan kini dalam pencarian.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya OTT tersebut.

Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, mengungkapkan proses hukum terhadap oknum tersebut telah diserahkan kepada lembaga asalnya.

Kejaksaan Agung telah mengonfirmasi adanya jaksa yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Banten, dengan berkas perkara dua terduga telah dilimpahkan ke Kejagung.

KPK resmi limpahkan tersangka OTT Banten ke Kejaksaan Agung setelah penangkapan seorang jaksa dan pihak swasta, menandai kolaborasi pemberantasan korupsi yang kuat.

Kejaksaan Tinggi Banten memberikan tanggapan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu jaksa di wilayah Banten.

KPK berhasil menyita uang tunai sebesar Rp900 juta sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan jaksa di wilayah Banten dan Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.

Gubernur Kalsel Muhidin memberikan imbauan penting terkait Kesehatan Haji Kalsel, mengingatkan jamaah calon haji untuk tidak mengonsumsi air es di Tanah Suci guna menjaga kondisi fisik optimal selama beribadah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) gencar membina 18 calon Sekolah Adiwiyata 2026 dari jenjang SD hingga SMP, menegaskan komitmen terhadap lingkungan hidup. Program ini bukan sekadar penghargaan, melainkan gerakan budaya peduli lingkungan di Se

Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru hadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis Banjarbaru di ajang Ekspo, dorong masyarakat deteksi dini kondisi kesehatan secara proaktif.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) mengikuti verifikasi Kemendagri terkait penilaian kinerja daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting 2026. Verifikasi Kemendagri Tanah Laut ini menegaskan komitmen daerah.

Kementerian Sosial menargetkan tiga gedung permanen Sekolah Rakyat Kalsel beroperasi penuh Juli 2026, memastikan fasilitas pendidikan siap menyambut siswa baru dengan optimal.

Temukan bagaimana Sekolah Rakyat Banjarbaru di Kalimantan Selatan mengimplementasikan Pendidikan Holistik melalui sistem asrama terpadu, memastikan pengembangan akademik dan karakter siswa secara optimal.