Ada Usulan Kantor Wapres Pindah ke IKN, Bahlil: Silakan Saja

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan IKN berjalan sesuai target dan meminta investor tak ragu menanamkan modal di ibu kota baru.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke IKN Nusantara pada Senin (12/1/2026), meninjau langsung progres pembangunan ibu kota baru Indonesia dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap proyek strategis ini.

Kunjungan Prabowo ke IKN ini merupakan yang pertama setelah ia dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

Basuki membeberkan saat ini pembangunan kantor dan kediaman Wakil Presiden sudah dalam tahap akhir.

Basuki melaporkan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, usai terbitnya Perpres Nomor 79 tahun 2025.

KSP Muhammad Qodari menegaskan IKN baru berfungsi penuh sebagai ibu kota politik setelah infrastruktur 3 pilar negara rampung. Presiden Prabowo targetkan 2028, namun bagaimana kesiapan saat ini?

Istana menyebut tidak ada rencana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.

Bahlil memastikan IKN tetap menjadi target Presiden Prabowo dan pemerintahan akan pindah ke IKN 2028 mendatang.

Dia menargetkan pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2027.

Istana menyebut pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan setelah IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik.

Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN.

Presiden Prabowo Subianto ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 16 Agustus 2028.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gencar menekan angka pengangguran melalui Program Siap Kerja Kukar. Inisiatif ini telah melatih ribuan warga dengan keterampilan relevan industri, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekono

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkolaborasi dengan Komunitas Balikpapan Reptil Eksotik (Barekso) menyelenggarakan Pameran Reptil IKN dan mamalia eksotis di Nusantara Park, memberikan hiburan sekaligus edukasi menarik bagi pengunjung.

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Otorita IKN menggelar program "Jejak Hijau IKN" dengan mengajak pengunjung menanam 150 bibit pohon endemik Kalimantan, memperkuat ekosistem hutan hujan tropis dan mewujudkan kota hutan.

Otorita IKN melihat potensi besar dalam pengembangan Batik Khas IKN sebagai peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal, didukung pemanfaatan pewarna alami dari tanaman hutan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum OIKN yang tegas guna memberantas perusakan hutan dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah IKN, memastikan kelestarian lingkungan ibu kota baru yang berkelanjutan.

Sebanyak 1.500 pelari dari berbagai daerah dan mancanegara sukses melintasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dalam ajang Half Marathon IKN perdana, menyoroti kesiapan infrastruktur dan potensi wisata olahraga ibu kota baru Indonesia.