Ada Dugaan Modus Jual-Beli Kuota Haji, KPK: Pelunasan Dibuat Mepet 5 Hari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

KPK menjadwalkan pemanggilan kepada Eks Menag Yaqut dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Pemilik biro travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa KPK terkait kasus korupsi kuota haji, ia membantah menerima kuota ilegal dan justru mengaku diwajibkan mengisi kuota tersebut.

Penyidik sudah mengantongi sejumlah informasi seperti dokumentasi foto yang sudah dikirimkan ke Jakarta.

Sampai hari ini pemanggilan para saksi masih terus dilakukan, termasuk pengumpulan barang bukti.

KPK saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus untuk tahun 2024.

KPK mengklarifikasi bahwa BPK masih menghitung kerugian negara dalam kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024, setelah sebelumnya beredar kabar penghitungan telah selesai. Berapa totalnya?

Hari ini, dua saksi dari unsur pemerintah dan swasta dijadwalkan menjalani pemeriksaan guna memperkuat penyelidikan kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengimbau semua pihak travel haji yang dipanggil penyidik bisa kooperatif.

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

Duit sebesar nyaris Rp100 miliar disita penyidik dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan asosiasi biro perjalanan.

KPK semakin serius mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tambahan 2024. Sejumlah biro perjalanan haji di Jatim diperiksa terkait pembayaran kuota, mengungkap potensi kerugian negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Dengan meningkatnya kuota haji, daftar tunggu untuk Kabupate Sidrap juga turun drastis dari 49 tahun menjadi 26 tahun.

Fuad akan diperiksa penyidik terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memperkuat perlindungan jamaah haji Indonesia menjelang musim haji 2026, demi keamanan dan kenyamanan.

Muhadjir akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2022.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah tidak pandang bulu dalam penegakan hukum terkait Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dugaan keterlibatan aparat, demi menjaga kepercayaan publik.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.