Media Asing Sorot Kasus Preman di Indonesia Ganggu Investor Mobil Listrik

Investor asing di sektor kendaraan listrik (EV) di Indonesia dilaporkan menghadapi gangguan dari para preman

Impian Indonesia untuk menjadi pusat kendaraan listrik Asia Tenggara berbenturan dengan musuh lama: kelompok kejahatan terorganisir yang dikenal sebagai preman. Para penegak hukum bayangan ini, yang selama ini menjadi momok bagi pedagang kaki lima dan usaha kecil, kini dituduh mengganggu pembangunan pabrik senilai USD 1 miliar milik produsen EV China, BYD—sebuah proyek yang dianggap sebagai pilar masa depan ekonomi negara.

Tuduhan ini, yang muncul bulan lalu, menyoroti ketegangan yang lebih dalam dalam upaya modernisasi Indonesia: dapatkah pemerintah memberantas gangsterisme yang telah mengakar selama beberapa generasi di bawah perlindungan para pendukung yang berkuasa?

Warisan Kekuasaan dan Perlindungan

Preman, dengan dugaan hubungan mereka dengan elit politik dan penegak hukum, dapat melacak asal-usul mereka hingga era kolonial Belanda, ketika penegak lokal digunakan untuk mengekstrak kekayaan bagi penjajah. Kini, mereka telah menjadi kekuatan yang mengakar dalam struktur ekonomi dan politik negara.

Tuduhan seputar gangguan di pabrik BYD terungkap pada 20 April, ketika Eddy Soeparno, wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, secara terbuka menyuarakan kekhawatiran setelah mengunjungi pabrik perakitan BYD di Shenzhen, China.

"Ada masalah terkait premanisme yang mengganggu pembangunan fasilitas BYD [di Indonesia]. Saya pikir pemerintah perlu tegas dalam menangani masalah ini," kata Soeparno, seperti dilansir South China Morning Post, Minggu (4/5).

Produsen Vietnam

Masalah ini tidak terbatas pada BYD. Produsen EV Vietnam, VinFast, yang sedang membangun fasilitas senilai USD200 juta di kompleks industri yang sama dengan BYD di Subang, Jawa Barat, dilaporkan menghadapi tantangan serupa.

"VinFast juga melaporkan adanya gangguan [oleh preman], tetapi saya telah membantu [mereka] dengan berkomunikasi dengan [pemimpin] wilayah setempat," kata Moeldoko, ketua Asosiasi Industri Kendaraan Listrik Indonesia dan kepala staf kepresidenan di bawah mantan Presiden Joko Widodo.

"Ironisnya, kita membutuhkan lapangan kerja. Ada orang yang datang memberi kita peluang [pekerjaan], tetapi diganggu oleh pihak lain. Ini tidak benar."

Tindakan koboi

Soeparno memperingatkan bahwa preman mengancam ambisi ekonomi Indonesia, termasuk target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 8 persen. Namun, dengan bertindak melawan gangster tersebut, "Indonesia akan mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bisnis bahwa pemerintah tidak mentolerir tindakan koboi para preman," katanya.

Pejabat dari BYD dan VinFast meremehkan klaim tersebut.

"Sejauh ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik," kata Luther Panjaitan, juru bicara BYD Motor Indonesia, kepada CNN Indonesia. Sementara itu, perwakilan VinFast mengatakan kepada Bloomberg Technoz bahwa pembangunan pabrik Subang perusahaan Vietnam tersebut "berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan," dengan operasi diharapkan dimulai pada Oktober.

"Pembangunan juga terus memperhatikan hukum setempat, termasuk menjaga hubungan yang baik dan bertanggung jawab dengan masyarakat sekitar," kata perwakilan itu.

Hal biasa di Indonesia

Bagi Ian Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia yang menulis buku The Politics of Protection Rackets in Post New-Order Indonesia, masalah preman yang mengganggu investasi besar tidaklah mengejutkan.

"Ketika sebuah perusahaan besar akan masuk ke suatu wilayah [di Indonesia], salah satu hal yang biasanya mereka lakukan adalah bertemu dengan tokoh kuat lokal dan bernegosiasi dengan mereka," katanya.

"Tampaknya ini adalah kelalaian atau mereka tidak diinformasikan dengan baik, karena [gangsterisme] adalah hal biasa di Indonesia."

Wilson menjelaskan bahwa perusahaan sering membayar preman atau menawarkan mereka pekerjaan sebagai penjaga keamanan atau petugas kebersihan. Namun, berurusan dengan kelompok-kelompok ini menjadi lebih rumit ketika mereka merupakan bagian dari organisasi massa yang kuat, yang dikenal secara lokal sebagai ormas.

"Jika mereka adalah [organisasi] besar … mereka bisa terkait dengan politisi atau partai politik, sehingga mereka merasa bisa lebih tegas atau agresif," katanya.

"Seringkali ketika ada pemerintahan baru, kelompok-kelompok ini akan mendorong dan menguji batas, untuk melihat sejauh mana mereka bisa lolos, karena hubungan selalu disesuaikan ulang setelah pemerintahan baru berkuasa."

Peran preman sangat menonjol selama 32 tahun kediktatoran Suharto, ketika mereka disentralisasi di bawah komandonya.

"Dulu, pengusaha tahu mereka harus menyelesaikan masalah dengan mendatangi Suharto," kata Sugeng Teguh Santoso, ketua Indonesian Police Watch, sebuah lembaga pengawas independen yang berbasis di Jakarta.

Namun kini, kekuasaan lebih terfragmentasi. "Organisasi massa memiliki daya tawar," katanya. "Militer bukan satu-satunya kekuatan yang dominan; sekarang kita memiliki polisi nasional, polisi kota, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Distribusi kekuasaan yang merata ini dapat memicu konflik teritorial [antara geng]."

Salah satu alasan menguntungkan mengapa ormas menargetkan bisnis besar, kata Sugeng, adalah untuk mengendalikan pengelolaan limbah industri—sektor yang bernilai "ratusan miliar" rupiah.

"Ada banyak uang yang beredar di balik organisasi massa yang mengandalkan kekuatan massa," katanya. "Itulah mengapa orang menjadi anggota ormas, agar mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat."

Tindakan tegas atau Kesepakatan?

Pemerintah pusat kini berupaya mengatasi masalah ini. "Kami sedang berkoordinasi dengan kepala kepolisian dan juga pemerintah daerah untuk memastikan hal-hal ini tidak terjadi," kata Rosan Roeslani, menteri investasi dan hilirisasi, dalam konferensi pers Selasa lalu.

Djon Afriandi, komandan pasukan khusus angkatan darat, menyuarakan dukungannya untuk penindasan polisi terhadap preman, sambil mendesak masyarakat untuk juga "melawan".

Namun bagi Wilson, solusinya bukan pada kekuatan kasar, melainkan negosiasi. Ia menyarankan penegak hukum dan pejabat lain untuk membuat kesepakatan dengan para gangster dan pendukung kuat mereka.

"[Premanisme] sangat tertanam dalam politik klientelisme dan patronase, pada tingkat yang melampaui hukum dan ketertiban," kata Wilson.

"[Politik Indonesia] adalah soal membuat kesepakatan. Siapa pun bisa membuat kesepakatan dengan siapa pun karena tidak ada hambatan ideologis, dan ini berlaku dari atas hingga bawah."

Bagi negara yang berlomba menjadi pusat manufaktur EV terkemuka, pertanyaannya adalah: dapatkah pemerintah mengekang preman tanpa membuat kesepakatan?