Terobosan Bulog: Gandeng Pegadaian hingga Lapas Percepat Distribusi Beras SPHP, Sudah Salurkan 560 Ribu Ton!
Bulog memperkuat strategi distribusi beras SPHP dengan menggandeng Pegadaian dan Lapas di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Perum Bulog mengambil langkah inovatif untuk mempercepat distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia. Strategi baru ini melibatkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pegadaian dan lembaga pemasyarakatan (lapas).
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk memastikan penyaluran beras SPHP berjalan lebih cepat dan efektif. Selain itu, langkah ini juga krusial untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran nasional.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti komitmen Bulog dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga lain. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan beras bagi masyarakat.
Sinergi Lintas Sektor untuk Distribusi Beras SPHP
Bulog secara aktif memperluas jangkauan distribusi beras SPHP melalui kerja sama strategis dengan berbagai lembaga. Salah satu kolaborasi penting adalah dengan Pegadaian, yang kini gerai-gerainya menjadi titik distribusi baru. Hal ini memungkinkan beras SPHP menjangkau lebih banyak wilayah dan masyarakat.
Tidak hanya Pegadaian, Bulog juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Melalui sinergi ini, seluruh lapas di Indonesia turut menyerap beras SPHP, memastikan ketersediaan pangan bagi warga binaan. Rizal menegaskan bahwa sinergi lintas sektor, termasuk dukungan aktif dari TNI dan Polri, adalah kunci percepatan distribusi.
Hingga saat ini, penyaluran beras SPHP telah mencapai lebih dari 560 ribu ton di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap beras pemerintah. Rizal menyatakan, "Ini menunjukkan masyarakat betul-betul senang dan menyukai beras SPHP, yang mana beras ini adalah beras pemerintah, beras negara yang betul-betul disiapkan untuk masyarakat."
Target dan Realisasi Penyaluran Beras SPHP
Program beras SPHP tahun 2025 awalnya dirancang untuk berlangsung sepanjang tahun dengan target penyaluran mencapai 1,5 juta ton. Namun, penyaluran disesuaikan dengan kondisi produksi nasional untuk menjaga keseimbangan pasar dan harga gabah petani.
Pada periode Januari-Februari 2025, pemerintah menyalurkan SPHP karena produksi beras menurun, dengan realisasi distribusi mencapai 181,1 ribu ton. Penyaluran ini sempat dihentikan sementara saat memasuki masa panen raya di berbagai daerah. Penghentian sementara ini bertujuan agar harga gabah petani tetap terjaga sesuai arahan Presiden, yaitu minimal Rp6.500 per kilogram, kecuali untuk daerah tertentu seperti Papua yang tetap disubsidi.
Setelah panen raya selesai, pemerintah kembali membuka penyaluran SPHP sejak Juli dan menargetkan total 1,3 juta ton hingga Desember 2025. Bulog optimistis bahwa sinergi dengan berbagai pihak akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga keseimbangan harga beras di seluruh wilayah Indonesia.
Harga Eceran Tertinggi dan Pembatasan Pembelian
Beras SPHP dijual kepada masyarakat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. HET ini bervariasi berdasarkan zona wilayah di Indonesia untuk memastikan keterjangkauan harga di berbagai daerah.
Berikut adalah rincian HET beras SPHP:
- Zona 1: Rp12.500 per kilogram (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi)
- Zona 2: Rp13.100 per kilogram (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan)
- Zona 3: Rp13.500 per kilogram (Maluku, Papua)
Setiap pembelian beras SPHP dibatasi maksimal 2 kemasan atau setara 10 kilogram per transaksi. Pembatasan ini diberlakukan untuk mencegah penimbunan dan memastikan distribusi yang merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, beras SPHP tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali oleh pembeli akhir.
Sumber: AntaraNews