Bulog Targetkan Penyaluran Beras SPHP 1,5 Juta Ton Sepanjang 2026 untuk Stabilisasi Harga

Perum Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,5 juta ton pada tahun 2026 guna menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga pangan nasional, dengan strategi penyaluran sepanjang tahun penuh.

Perum Bulog telah menetapkan target ambisius untuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun 2026. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengumumkan bahwa volume penyaluran akan mencapai 1,5 juta ton. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah jumpa pers bertajuk "Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026" yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat. Rizal menjelaskan bahwa strategi penyaluran SPHP pada tahun 2026 akan berbeda signifikan dari tahun sebelumnya. Ini menandai komitmen Bulog untuk menjaga stabilitas pangan secara berkelanjutan.

Berbeda dengan tahun 2025 yang penyalurannya terputus selama delapan bulan, Bulog merencanakan penyaluran beras SPHP berlangsung sepanjang tahun penuh di 2026. Kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen utama dalam menghadapi fluktuasi harga beras dan dinamika pasokan pangan yang kompleks.

Strategi Penyaluran Beras SPHP 2026 untuk Kestabilan Harga

Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP sebesar 1,5 juta ton sepanjang tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan dalam upaya stabilisasi harga pangan. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pentingnya penyaluran ini untuk menjaga keterjangkauan harga beras nasional bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini dirancang agar SPHP dapat berfungsi sebagai penyeimbang pasar yang efektif.

"(Target) SPHP (di 2026) 1,5 juta ton dan direncanakan ini sepanjang tahun 2026, enggak kayak kemarin," kata Rizal dalam pernyataannya. Ia menambahkan, "Kalau kemarin kan terputus-putus, cuma delapan bulan kemarin. Nah ini harapannya untuk SPHP tahun 2026 itu sepanjang tahun." Perubahan ini menunjukkan adaptasi Bulog terhadap kebutuhan pasar dan pengalaman sebelumnya.

Dalam implementasinya, Bulog akan melakukan penyesuaian volume penyaluran beras SPHP, terutama saat puncak musim panen. Periode seperti Maret, April, dan Agustus akan menjadi fokus utama penyesuaian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari tekanan berlebihan pada harga gabah petani di sentra-sentra produksi padi.

Diferensiasi Wilayah dan Perlindungan Petani

Perum Bulog akan menerapkan kebijakan diferensiasi wilayah dalam penyaluran beras SPHP guna menjaga keseimbangan pasar dan melindungi petani. Di wilayah sentra produksi seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), volume SPHP akan dikurangi secara proporsional. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kelebihan pasokan yang dapat menekan harga gabah petani di sentra produksi.

Sebaliknya, daerah-daerah non-produksi akan tetap dilayani secara normal untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga beras nasional. Kebijakan ini merupakan upaya strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan konsumen di wilayah yang kekurangan pasokan dengan perlindungan terhadap pendapatan petani di wilayah surplus. Hal ini menunjukkan pendekatan yang holistik dalam manajemen pangan.

Tujuan utama dari kebijakan diferensiasi wilayah ini adalah mencegah kelebihan pasokan di pasar lokal saat panen raya, menjaga keseimbangan suplai, serta melindungi pendapatan petani. Kestabilan ekonomi perdesaan diharapkan tetap tumbuh stabil dan berdaya melalui intervensi pasar yang terencana ini.

Capaian Penyaluran SPHP dan Mekanisme Distribusi Efektif

Sepanjang tahun 2025, Bulog mencatat penyaluran beras SPHP telah mencapai 802.939 ton, menunjukkan komitmen dalam menjaga ketersediaan pangan. Angka ini menjadi dasar evaluasi untuk target yang lebih ambisius di tahun 2026. Meskipun demikian, target penyaluran beras SPHP tahun 2025 juga mencapai 1,5 juta ton.

Penyaluran beras SPHP dilakukan Bulog melalui berbagai gerai resmi untuk memastikan distribusi yang merata dan efektif. Saluran distribusi ini meliputi pengecer di pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; serta pemerintah daerah melalui gerai pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain itu, Bulog juga berkolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) melalui gerai BUMN; instansi pemerintah seperti TNI-Polri; koperasi; dan Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga ritel modern. Rizal menjelaskan adanya perubahan dalam mekanisme penyaluran. "Nah penyaluran SPHP ini khusus di tahun ini agak berbeda. Kalau dulu penyaluran SPHP itu kan langsung diserahkan ke grosir-grosir sehingga capaiannya lebih besar, (namun sekarang ke kios pengecer dan lainnya)," beber Rizal. Perubahan ini bertujuan untuk menjangkau konsumen akhir secara lebih langsung.

Dengan penyaluran sepanjang tahun 2026, beras SPHP diharapkan menjadi instrumen stabilisasi utama. Ini akan membantu menghadapi fluktuasi harga beras, perubahan musim, serta dinamika pasokan pangan nasional yang kompleks. Kesiapan sistem logistik terpadu yang kuat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Sumber: AntaraNews