Bulog Targetkan Penyaluran 828 Ribu Ton Beras SPHP di 2026 untuk Stabilkan Harga Nasional

Perum Bulog menargetkan penyaluran 828 ribu ton beras SPHP sepanjang 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras nasional, memastikan akses masyarakat luas terhadap pangan terjangkau.

Perum Bulog telah menetapkan target ambisius untuk penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang tahun 2026. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa Bulog akan menyalurkan sebanyak 828 ribu ton beras SPHP. Program ini bertujuan utama untuk menjaga ketersediaan beras di pasar dan menstabilkan harga nasional agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Penugasan penyaluran beras SPHP ini mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 204/TS.03.03/K/2/2026 yang diterbitkan pada 11 Februari 2026. Surat tersebut berisi perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026 kepada Bulog.

Rizal menegaskan bahwa dasar hukum penugasan tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 204. Regulasi ini secara jelas mengatur total volume beras SPHP yang harus disalurkan oleh Bulog pada tahun 2026.

Strategi Penyaluran Beras SPHP Bulog 2026

Bulog akan menyalurkan beras SPHP secara langsung ke pasar rakyat untuk memastikan harga tetap terkendali dan terjangkau. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Bulog juga memperluas jangkauan distribusi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Melalui Kopdes Merah Putih, Bulog memastikan seluruh stan koperasi tersebut mendapatkan pasokan beras SPHP dan beras premium secara berkelanjutan. Partisipasi Bulog dalam kegiatan gerakan pangan murah (GPM) bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga menjadi strategi penting. Ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Distribusi beras SPHP juga mencakup outlet binaan pemerintah daerah, koperasi badan usaha milik daerah, dan koperasi instansi pemerintah. Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang mencapai sekitar 80 ribu titik turut menjadi jalur penyaluran. Tidak hanya itu, beras program stabilisasi juga disalurkan melalui swalayan dan toko modern.

Perluasan akses ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau. Strategi distribusi yang beragam ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Spesifikasi dan Harga Eceran Tertinggi Beras SPHP

Beras SPHP disalurkan dalam kemasan 5 kilogram, dengan kualitas beras medium yang memenuhi standar pemerintah. Beras ini memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen dan kadar air 14 persen. Kini, Bulog juga menyiapkan kemasan 2 kg untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih beragam.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP ditetapkan sesuai zona wilayah. Untuk zona 1, yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET-nya adalah Rp12.500 per kilogram. Zona 2, mencakup Sumatra (selain Lampung dan Sumsel), NTT, dan Kalimantan, memiliki HET Rp13.100 per kilogram.

Sementara itu, untuk zona 3, yaitu Maluku dan Papua, HET beras SPHP adalah Rp13.500 per kilogram. Penetapan HET ini bertujuan untuk mencegah spekulasi harga di pasaran.

Perbandingan Target Penyaluran dan Evaluasi Sebelumnya

Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada tahun 2026 akan dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda. Pola ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang bersifat berkala, mengikuti kondisi puncak panen. Perubahan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Meskipun demikian, target penyaluran beras program stabilisasi tahun ini mengalami penurunan dibandingkan target 2025. Sebelumnya, target 2025 ditetapkan mencapai 1,5 juta ton secara nasional. Namun, target 2026 disesuaikan menjadi 828 ribu ton.

Penyesuaian ini terjadi karena pada Januari hingga Februari 2026, Bulog masih melakukan penyaluran sisa kuota tahun sebelumnya. Penyaluran beras SPHP pada 2025 tidak mencapai target karena tidak dilakukan sepanjang tahun. Distribusi sempat dihentikan sementara saat memasuki masa puncak panen.

Penundaan distribusi pada 2025 dimulai sejak Februari dan baru dilanjutkan kembali pada Juli hingga Desember. Realisasi penyaluran pada 2025 mencapai 802.939 ton, dengan sisa kuota diperpanjang hingga awal 2026 untuk menjaga stabilitas harga.

Sumber: AntaraNews