Kebijakan Pangan

Kepala BRIN Arif Satria menegaskan pentingnya Transformasi Peternakan Berkelanjutan berbasis sains untuk menjawab tantangan global dan mewujudkan ketahanan gizi serta pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan impor sapi oleh Pemprov DKI Jakarta menuai kritik dari DPRD. Langkah ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pangan yang mengamanatkan cadangan dari dalam negeri.

Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah strategis membentuk Cadangan Jagung NTB untuk memperkuat ketahanan pangan dan menstabilkan harga komoditas penting ini di tingkat petani.

Akademisi dan Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan miskonsepsi pangan ultra olahan (UPF) yang sering dianggap tidak sehat, menekankan pendekatan ilmiah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyusun Rancangan Perpres Penyelamatan Pangan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengatasi pemborosan dan memastikan distribusi pangan yang merata.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti kemajuan signifikan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, dengan fokus pada peningkatan akses pupuk dan rekor stok beras tertinggi.

Polemik susu UHT dan kental manis dalam Program Makan Bergizi Gratis memicu pertanyaan tentang kualitas gizi, bukan sekadar legalitas produk, demi masa depan nutrisi anak bangsa.

Mulai Februari 2026, masyarakat bisa membeli beras SPHP hingga 5 pak per orang. Kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

Setelah mencapai swasembada, Bulog Siap Ekspor Beras Jagung mulai tahun ini, dengan fokus membantu negara-negara tetangga yang membutuhkan sambil tetap menjaga ketahanan pangan domestik.

Proklamasi swasembada beras 2025 menandai keberhasilan Indonesia keluar dari ketergantungan impor, dengan produksi melimpah dan cadangan beras pemerintah yang kokoh. Capaian ini menjadi tonggak penting ketahanan pangan nasional.

Istana Negara tengah mengkaji usulan DPR untuk menaikkan status Bulog dari Perum menjadi setara kementerian. Langkah ini diharapkan memperkuat peran Bulog dalam swasembada pangan, terutama setelah rekor stok beras nasional.

Kebijakan pangan pemerintah berhasil menciptakan 850 ribu lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam enam bulan terakhir. Simak bagaimana kebijakan ini meningkatkan pendapatan petani dan menghidupkan ekonomi desa!

Ekonom UI menilai rangkap jabatan Andi Amran Sulaiman sebagai Mentan dan Kepala Bapanas berpotensi memperkuat koordinasi pangan nasional dari hulu ke hilir, mempercepat kedaulatan pangan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Mentan Andi Amran Sulaiman sebagai Amran Sulaiman Kepala Bapanas, menggantikan Arief Prasetyo Adi. Keppres ini mengejutkan banyak pihak.

Presiden Prabowo serius wujudkan swasembada pangan dengan menyederhanakan distribusi pupuk, yang sebelumnya melibatkan banyak birokrasi, kini lebih lancar

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan swasembada beras sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Presiden Prabowo menargetkan percepatan swasembada pangan demi kedaulatan bangsa. Simak detail upaya pemerintah dan proyeksi peningkatan produksi beras!

Perum Bulog Kotawaringin Timur mencatat rekor penyerapan gabah kering panen (GKP) hingga 12.000 ton, capaian tertinggi sepanjang sejarah Bulog Kotim, dan terus bertambah seiring panen. Capaian ini merupakan bagian dari upaya penguatan stok pangan nasional

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan Ketahanan Pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa, menjamin posisi tawar Indonesia di global. Akankah surplus beras tercapai?

Gubernur Babel Hidayat Arsani bereaksi cepat usai Bulog hentikan pembelian GKP petani, mencari solusi agar program swasembada pangan tidak terhambat dan petani tak merugi.

Wakil Menteri Pertanian menekankan pentingnya Harga Pangan Stabil demi kesejahteraan petani dan konsumen. Bagaimana pemerintah menjaga harga tetap seimbang tanpa membebani rakyat?