Kebijakan Pangan

Pemerintah tengah mengkaji usulan untuk memasukkan gula ke dalam program bantuan pangan nasional, sebuah langkah yang didorong oleh petani tebu untuk stabilitas pasar dan perlindungan petani.

Proyek Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen menjadi model industrialisasi perikanan nasional yang revolusioner, menandai arah baru kemandirian pangan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Bulog harus mengutamakan Ketahanan Pangan Nasional di tengah ketidakpastian global dan konflik Timur Tengah, demi menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia.

Beras SPHP menjadi instrumen penting pemerintah dalam menekan gejolak harga pangan dan memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat, terutama berpenghasilan rendah. Program Beras SPHP ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai kunci utama penguatan Ketahanan Pangan Nasional. Strategi ini penting untuk membangun sistem pangan yang inklusif dan berkelanjut

Kepala BRIN Arif Satria menegaskan pentingnya Transformasi Peternakan Berkelanjutan berbasis sains untuk menjawab tantangan global dan mewujudkan ketahanan gizi serta pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan impor sapi oleh Pemprov DKI Jakarta menuai kritik dari DPRD. Langkah ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pangan yang mengamanatkan cadangan dari dalam negeri.

Akademisi dan Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan miskonsepsi pangan ultra olahan (UPF) yang sering dianggap tidak sehat, menekankan pendekatan ilmiah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyusun Rancangan Perpres Penyelamatan Pangan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengatasi pemborosan dan memastikan distribusi pangan yang merata.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti kemajuan signifikan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, dengan fokus pada peningkatan akses pupuk dan rekor stok beras tertinggi.

Polemik susu UHT dan kental manis dalam Program Makan Bergizi Gratis memicu pertanyaan tentang kualitas gizi, bukan sekadar legalitas produk, demi masa depan nutrisi anak bangsa.

Mulai Februari 2026, masyarakat bisa membeli beras SPHP hingga 5 pak per orang. Kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

Setelah mencapai swasembada, Bulog Siap Ekspor Beras Jagung mulai tahun ini, dengan fokus membantu negara-negara tetangga yang membutuhkan sambil tetap menjaga ketahanan pangan domestik.

Proklamasi swasembada beras 2025 menandai keberhasilan Indonesia keluar dari ketergantungan impor, dengan produksi melimpah dan cadangan beras pemerintah yang kokoh. Capaian ini menjadi tonggak penting ketahanan pangan nasional.

Kodam XIII/Merdeka menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan Ketahanan Pangan Nasional melalui pendampingan petani dan optimalisasi lahan, perkuat swasembada pangan.

Pencapaian swasembada beras Indonesia berhasil menurunkan harga komoditas pangan global hingga 44 persen, sebuah kontribusi besar petani nasional di panggung dunia yang patut dibanggakan.

Indonesia berupaya keras mewujudkan Strategi Swasembada Beras Berkelanjutan, menghindari jebakan impor pada 2026 dengan memperkuat produksi dan ketahanan pangan nasional secara komprehensif.

Perum Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,5 juta ton pada tahun 2026 guna menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga pangan nasional, dengan strategi penyaluran sepanjang tahun penuh.

Perum Bulog mengusulkan Kenaikan Margin Fee Bulog sebesar 10 persen setelah berhasil memperkuat swasembada beras 2025. Apa dampaknya bagi ketahanan pangan nasional dan operasional Bulog?

Anggota DPR RI mengusulkan pembentukan Kementerian Pangan sebagai solusi strategis untuk mengatasi persoalan tata kelola pangan nasional yang tumpang tindih dan tidak terkoordinasi.