Mentan Paparkan Sembilan Strategi Kunci Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Lebih Cepat

Kementerian Pertanian mempercepat target swasembada pangan nasional menjadi satu tahun melalui sembilan strategi terukur. Simak langkah-langkah inovatif pemerintah untuk memperkuat produksi dan ketahanan pangan Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman baru-baru ini mengungkapkan sembilan strategi utama yang menjadi fondasi bagi pencapaian swasembada pangan nasional. Langkah-langkah terukur ini dirancang untuk memperkuat produksi serta ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Target swasembada pangan yang semula diproyeksikan dalam empat tahun, kini berhasil dipercepat menjadi hanya satu tahun.

Amran menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan hasil dari upaya komprehensif yang mencakup berbagai aspek, mulai dari reformasi kebijakan hingga modernisasi pertanian. Inisiatif pemerintah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan implementasi strategi yang efektif, diharapkan sektor pertanian dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Melalui sembilan strategi ini, pemerintah berkomitmen penuh untuk mencapai kemandirian pangan. Hal ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam mengatasi tantangan pasokan pangan di masa depan. Upaya ini diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi.

Reformasi Kebijakan dan Tata Kelola Pertanian

Pemerintah memulai upaya swasembada pangan dengan reformasi kebijakan dan regulasi yang signifikan. Ratusan aturan disederhanakan, dan sedikitnya 16 regulasi strategis berupa Peraturan Presiden (Perpres) serta Instruksi Presiden (Inpres) diterbitkan untuk mempercepat produksi dan distribusi pangan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Salah satu contoh reformasi yang menonjol adalah pemangkasan 145 aturan terkait pupuk, yang kini memungkinkan distribusi langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan selanjutnya ke petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, tata kelola pupuk juga mengalami reformasi besar-besaran dengan peningkatan alokasi hingga 9,55 juta ton. Harga pupuk berhasil diturunkan sebesar 20 persen, sebuah pencapaian yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik Indonesia. Akses petani terhadap pupuk juga diperluas melalui penggunaan KTP dan penyederhanaan proses distribusi, memastikan pupuk sampai ke tangan yang membutuhkan.

Reformasi kelembagaan dan tata kelola juga menjadi fokus, dengan evaluasi dan rotasi pejabat serta penertiban distribusi untuk memastikan program berjalan efektif. Sebanyak 248 pejabat dievaluasi dan dirotasi, serta ribuan izin distribusi pupuk dicabut. Langkah ini diambil guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan mencegah praktik yang merugikan petani.

Peningkatan Produksi dan Infrastruktur Pertanian

Pemerintah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif, seperti irigasi, benih unggul, pompanisasi, dan alat mesin pertanian. Efisiensi anggaran ini dilakukan dengan mencabut biaya perjalanan dinas, hotel, dan rehabilitasi kantor yang dianggap tidak penting. Anggaran tersebut kemudian didorong untuk mendukung sektor produktif guna meningkatkan hasil pertanian.

Intensifikasi pertanian menjadi pilar penting dengan penggunaan benih unggul, pemupukan tepat waktu, serta pompanisasi yang menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan tadah hujan. Program ini bertujuan meningkatkan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali tanam, yang berarti peningkatan signifikan pada produksi. Selain itu, optimalisasi lahan rawa seluas sekitar 800 ribu hektare juga dilakukan, sehingga total peningkatan luas tanam dari program intensifikasi mencapai sekitar 1,3 juta hektare.

Ekstensifikasi pertanian dilakukan melalui program cetak sawah baru seluas sekitar 200 ribu hektare, menambah luas baku sawah nasional. Penguatan infrastruktur sumber daya air juga menjadi prioritas, dengan pembangunan dan revitalisasi 61 bendungan yang berpotensi melayani irigasi hingga 400 ribu hektare. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier juga dilakukan untuk mendukung penyaluran air yang lebih efisien ke lahan pertanian.

Modernisasi dan Stabilitas Pasar Pangan

Modernisasi pertanian diwujudkan melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, drone, serta teknologi pertanian presisi. Penggunaan teknologi ini terbukti mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan hasil produksi hingga 100 persen. Adopsi teknologi modern ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani secara keseluruhan.

Intervensi pasar dilakukan melalui penguatan peran Perum Bulog dalam menyerap gabah petani dengan skema any quality seharga Rp6.500 per kilogram (kg). Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan memberikan kepastian usaha. Kebijakan ini juga terbukti mampu menjaga kestabilan harga gabah sekaligus meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP).

Berbagai strategi ini telah menunjukkan hasil nyata, dengan produksi beras nasional meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen pada tahun 2025, melampaui kebutuhan domestik. Cadangan beras pemerintah (CBP) hingga pertengahan April 2026 mencapai 4,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat menjadi 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, sementara pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun, tanpa impor beras medium.

Sumber: AntaraNews