Peningkatan Produktivitas Lahan Kunci Utama Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas lahan dan optimalisasi frekuensi tanam sebagai strategi krusial. Hal ini menjadi kunci utama dalam upaya mendorong Swasembada Pangan Nasional serta memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan Wamentan Sudaryono dalam sebuah seminar Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) di Bogor.

Dalam acara tersebut, yang juga dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto serta akademisi dan mahasiswa, Sudaryono menekankan komitmen pemerintah. Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan secara menyeluruh melalui peningkatan produksi dan penerapan kebijakan yang tepat sasaran. Ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh masyarakat.

Menurut Wamentan, untuk mencapai panen yang lebih banyak, langkah fundamental yang harus dilakukan adalah menanam lebih banyak. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas di lahan yang sama dan mengoptimalkan frekuensi tanam dalam satu tahun. Pendekatan ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi lahan pertanian yang ada.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), secara konsisten mendorong kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas petani. Wamentan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menjelaskan bahwa Kementan berupaya menggenjot hasil panen per hektare agar melampaui rata-rata saat ini. Ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mencapai target swasembada.

Selain fokus pada peningkatan hasil per hektare, Kementan juga aktif melakukan optimalisasi indeks pertanaman. Tujuannya adalah agar lahan petani dapat ditanami lebih sering dalam satu tahun, sehingga siklus produksi menjadi lebih efisien dan volume panen meningkat. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap ketersediaan pangan nasional.

Sudaryono menambahkan bahwa keberhasilan Swasembada Pangan Nasional sangat bergantung pada dukungan kebijakan strategis pemerintah. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, petani dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Salah satu aspek krusial yang ditekankan Wamentan adalah perbaikan infrastruktur irigasi. Ia mencontohkan bahwa pembangunan 61 bendungan pada era sebelumnya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kewenangan dalam pembangunan jaringan irigasi hingga tingkat tersier. Ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antarlembaga.

Melalui Instruksi Presiden terkait irigasi, kini seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat berperan aktif dalam pembangunan jaringan irigasi. Dengan alokasi anggaran mencapai Rp12 triliun pada tahun 2025, perbaikan irigasi diharapkan mampu memastikan ketersediaan air yang vital bagi petani. Ketersediaan air adalah faktor kunci dalam produksi pertanian, sehingga ketahanan pangan semakin kuat.

Wamentan menegaskan bahwa petani memang bisa membeli benih dan pupuk sendiri, namun tanpa air, mereka tidak dapat menanam. Oleh karena itu, irigasi menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. Selain irigasi, reformasi kebijakan pupuk juga merupakan langkah penting yang telah diambil.

Sebelumnya, distribusi pupuk bersubsidi terkendala oleh panjangnya rantai birokrasi yang melibatkan banyak pihak. Kini, melalui penyederhanaan regulasi, distribusi pupuk dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Proses ini melibatkan pendataan oleh penyuluh pertanian, verifikasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan), hingga penyaluran oleh produsen langsung ke kelompok tani.

Kebijakan lain yang turut mendorong semangat petani adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini dinilai mampu menjaga stabilitas harga saat panen sekaligus memberikan kepastian pendapatan yang layak bagi petani. Dengan demikian, kesejahteraan petani diharapkan dapat meningkat.

Sudaryono, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), optimistis bahwa target Swasembada Pangan Nasional tetap bisa dicapai. Hal ini dimungkinkan meskipun lahan dan jumlah petani tidak bertambah, bahkan anggaran belum meningkat signifikan, asalkan didukung oleh kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan pada sembilan komoditas strategis sejak awal tahun 2026. Komoditas tersebut meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Ini menunjukkan progres positif dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Sumber: AntaraNews