Mentan Amran: Deregulasi Pupuk Percepat Distribusi dan Turunkan Biaya Petani

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan **deregulasi pupuk** telah berhasil mempercepat distribusi dan menekan biaya produksi, menjadi kunci stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa langkah deregulasi yang telah dilakukan pemerintah berhasil mempercepat distribusi pupuk kepada para petani di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Amran di Jakarta pada Jumat, 13 Februari, dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi nasional melalui swasembada pangan.

Sebelum adanya deregulasi, petani seringkali menghadapi kendala pasokan pupuk yang terlambat, bahkan saat masa tanam sudah tiba. Namun, dengan reformasi kebijakan ini, distribusi pupuk kini menjadi lebih langsung, cepat, dan tepat sasaran, memastikan ketersediaan pupuk saat dibutuhkan. Perubahan signifikan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian.

Amran menjelaskan bahwa terdapat dua pilar utama yang menjadi fokus pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Dua langkah tersebut adalah deregulasi kebijakan dan transformasi pertanian dari metode tradisional menuju modernisasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian secara menyeluruh.

Dampak Nyata Deregulasi dalam Distribusi Pupuk

Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk, yang sebelumnya melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah. Kini, mekanisme distribusi telah dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian (Kementan) menuju Pupuk Indonesia, dan selanjutnya langsung ke tangan petani. Proses yang lebih sederhana ini memangkas rantai birokrasi yang panjang dan tidak efisien.

Deregulasi ini tidak hanya mempercepat distribusi sarana produksi, tetapi juga secara signifikan menurunkan biaya produksi bagi petani. Dampak positifnya sangat terasa, di mana biaya pupuk kini turun hingga 20 persen. Selain itu, volume pupuk yang terdistribusi juga meningkat drastis hingga 700 ribu ton, tanpa memerlukan tambahan beban anggaran negara.

Keberhasilan ini merupakan bukti nyata efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi hambatan struktural di sektor pertanian. Dengan distribusi pupuk yang lebih efisien dan biaya yang lebih rendah, petani dapat mengelola lahan mereka dengan lebih baik. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh negeri.

Pilar Swasembada Pangan: Deregulasi dan Transformasi Pertanian

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden. Jumlah ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah, menunjukkan fokus pemerintah pada percepatan program-program pertanian. Selain itu, sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat juga telah dicabut untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi petani.

Langkah deregulasi ini didampingi oleh upaya transformasi pertanian dari metode tradisional menuju modern. Modernisasi ini mencakup penggunaan teknologi dan praktik pertanian yang lebih canggih untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi. Kombinasi kedua pilar ini diharapkan mampu mendorong sektor pangan Indonesia mencapai kemandirian.

Capaian positif juga terlihat pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan NTP ini diperkuat oleh kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini telah menghasilkan perputaran ekonomi yang substansial, mencapai Rp132 triliun di tingkat petani, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka.

Proyeksi Produksi dan Strategi Jangka Panjang

Capaian-capaian ini tercermin pada stok pangan nasional yang berada pada posisi tertinggi sepanjang sejarah, memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Presiden Prabowo, dalam forum yang sama, menegaskan proyeksi produksi beras untuk tahun 2025 akan mencapai 34,7 juta ton. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, cadangan beras yang dikelola oleh Bulog juga diperkirakan akan menembus angka 4,2 juta ton. Stok yang melimpah ini menjadi indikator kuat ketahanan pangan nasional di masa mendatang. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan untuk masyarakat.

Sebagai strategi ekspansi produksi jangka panjang, pemerintah juga meluncurkan program optimalisasi lahan rawa. Tahap awal pengembangan kawasan pangan baru ini melibatkan revitalisasi 200 ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern. Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi, dan penguatan kebijakan harga petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews