LIVE

Terobosan Baru! PP 38 Tahun 2025 Buka Keran Pembiayaan Daerah Lebih Fleksibel, Ini Kata DPR

Komisi XI DPR RI menyambut baik PP 38 Tahun 2025 yang menjadi terobosan pembiayaan daerah. Aturan ini tawarkan akses dana efisien, namun DPR ingatkan pentingnya pengawasan ketat.

akuntabilitas
Terungkap! Tunjangan Rumah DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan ternyata ditentukan oleh pihak Kementerian Keuangan, bukan DPR sendiri. Mengapa demikian?
Terungkap! Tunjangan Rumah DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan ternyata ditentukan oleh pihak Kementerian Keuangan, bukan DPR sendiri. Mengapa demikian? (Merdeka.com)

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah. Ia menyambut positif penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 yang mengatur pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat.

Regulasi baru ini dinilai sebagai terobosan penting yang memberikan kepastian hukum. PP 38 Tahun 2025 juga membuka akses pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Misbakhun menjelaskan bahwa aturan ini menjawab kebutuhan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan terkelola. "PP 38 Tahun 2025 adalah jawaban atas kebutuhan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan terkelola. Dengan aturan ini, pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung proyek-proyek vital di daerah dan BUMN melalui mekanisme pinjaman langsung," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Mempercepat Proyek Strategis dengan Pembiayaan Efisien

Kebijakan PP 38 Tahun 2025 ini memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah dan korporasi negara. Mereka kini dapat memperoleh pembiayaan yang lebih efisien dan terukur untuk berbagai proyek pembangunan.

Skema pinjaman langsung dari pemerintah pusat ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan proyek strategis di daerah. Terutama, proyek-proyek di sektor infrastruktur yang selama ini sering menghadapi kendala akses pendanaan komersial.

Misbakhun menekankan bahwa melalui mekanisme ini, biaya bunga dapat ditekan secara signifikan. "Melalui pinjaman langsung dari pemerintah pusat, biaya bunga dapat ditekan dibandingkan jika pemda atau BUMD mencari pinjaman melalui pasar modal atau perbankan konvensional," jelasnya.

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci Pengawasan

Meskipun menawarkan banyak keuntungan dalam pembiayaan daerah, Misbakhun menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Implementasi PP 38 Tahun 2025 harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian.

Komisi XI DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap setiap penyaluran pinjaman. Hal ini untuk memastikan bahwa pinjaman didasarkan pada studi kelayakan yang matang serta prinsip kehati-hatian (prudence).

Selain itu, kemampuan bayar yang terukur (repayment capacity) dari peminjam juga akan menjadi perhatian utama. "Kami di DPR akan memastikan fasilitas ini digunakan secara produktif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko fiskal di kemudian hari, baik bagi APBN maupun APBD," tegas Misbakhun.

Sinergi Keuangan Pusat-Daerah Dorong Pembangunan Nasional

Misbakhun berharap penerbitan PP Nomor 38 Tahun 2025 ini dapat memperkuat sinergi keuangan. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi krusial untuk pembangunan nasional.

Regulasi ini juga diharapkan dapat mendorong BUMN dan BUMD untuk lebih ekspansif. Tujuannya adalah dalam menjalankan mandat pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kepastian hukum dan akses pembiayaan yang lebih baik melalui PP 38 Tahun 2025, proyek-proyek strategis diharapkan dapat terealisasi lebih cepat. Ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Reaksi Prabowo Saat Warga Gorontalo Bersorak Sambut Sherly Tjoanda

{{caption}}
Diplomasi Jadi Senjata Indonesia Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

{{caption}}
Prabowo: B50 Meluncur Juli 2026, Kita Tak Akan Impor Solar Lagi

{{caption}}
Prabowo Ungkap Kunci Indonesia Jadi Kekuatan Pangan Dunia

{{caption}}
Respons Pabrikan Otomotif Hengkang, Kemlu Bocorkan Investasi Baru

{{caption}}
Harga GTA 6 Terungkap, Versi Ultimate Edition Sentuh Rp 1,7 Juta

Topik Terkait
{{caption}}
DPR Jamin Pembahasan RUU PPSK Penuhi Unsur 'Meaningful Participation' Publik

Komisi XI DPR RI memastikan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) akan melibatkan 'meaningful participation' dari berbagai pihak, demi memperkuat fondasi sistem keuangan nasional dan menjawab dinamika digitalisasi.

Stabilitas Keuangan
{{caption}}
MPR RI: Obligasi Daerah Jadi Momentum Krusial Dorong Kemandirian Fiskal

MPR RI menilai penerbitan Obligasi Daerah adalah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Fenomena Dana Mengendap Rp234 Triliun: DPR Desak Sinkronisasi Fiskal Pusat dan Daerah

Ketua Komisi XI DPR RI menyoroti dana mengendap sebesar Rp234 triliun di kas daerah. Pemerintah didesak segera sinkronkan fiskal agar anggaran ini optimal mendorong ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi
{{caption}}
DPR Minta Purbaya Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

"Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ungkap Misbakhun.

Mukhamad Misbakhun
{{caption}}
Ini Kunci Utama Kopdes Merah Putih Bisa Perkuat Ekonomi Hingga Tingkat Desa

Program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa.

koperasi
{{caption}}
Kebijakan Terpadu Kunci Stabilitas Ekonomi, Komisi XI Soroti Peran BI, OJK, dan Kemenkeu

Perlunya kebijakan moneter serta fiskal yang akseleratif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global.

Berita Update
{{caption}}
Puan Tekankan Efektivitas APBN 2025 di Tengah Gejolak Global

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Berita Update
{{caption}}
Fit and Proper Test, Misbakhun Beberkan Rencana Selaraskan BPK dengan Pemerintah Mendatang

Dia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi.

BPK
{{caption}}
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Mukhamad Misbakhun
{{caption}}
DPR Papua Pegunungan Dorong Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Demi Good Governance

DPR Papua Pegunungan menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusul opini WTP dari BPK.

akuntabilitas
{{caption}}
Kemendagri Libatkan Akademisi dan Media dalam Validasi IPKD, Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan d

akuntabilitas
{{caption}}
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

akuntabilitas
{{caption}}
Ombudsman Maluku Buka Posko Pengaduan SPMB 2026, Pastikan Transparansi Penerimaan Murid Baru

Ombudsman RI Perwakilan Maluku resmi membuka Posko Pengaduan SPMB 2026 di Ambon, memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.

akuntabilitas
{{caption}}
Wali Kota Banjarbaru Tegaskan Komitmen Perkuat Pelayanan Publik Melalui Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memperkuat Pelayanan Publik Banjarbaru serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

akuntabilitas
{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Perkuat Tata Kelola Keuangan, Tegaskan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP LKPD TA 2025 dalam 60 hari, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

akuntabilitas
{{caption}}
Presiden Prabowo Resmikan 1.151 KM Jalan Daerah di 37 Provinsi, Menko AHY: Perkuat Konektivitas dan Ketahanan Nasional

Sebanyak 1.151 kilometer jalan yang diresmikan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

infrastruktur
{{caption}}
Jembatan Sungai Riko: Urat Nadi Ekonomi Penajam Paser Utara Menuju IKN

Pembangunan Jembatan Sungai Riko diproyeksikan menjadi pendorong utama ekonomi Penajam Paser Utara, memperlancar akses ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan industri.

ekonomi lokal
{{caption}}
Penataan Jalan Rasuna Said Jadi Ikon Baru Jakarta, Gubernur Pramono Anung Optimistis

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini **Penataan Jalan Rasuna Said** akan menjadikan kawasan ini ikon baru Ibu Kota, didukung pembiayaan kreatif dan kolaborasi strategis.

antikorupsi
{{caption}}
Wali Kota Medan Rico Waas Manfaatkan Gotong Royong untuk Serap Aspirasi Warga, Fokus Atasi Banjir dan Infrastruktur

Wali Kota Medan Rico Waas kembali menggelar Gotong Royong dan Sapa Warga untuk serap aspirasi masyarakat, menyoroti masalah banjir, infrastruktur, dan keamanan kota demi pembangunan daerah yang lebih baik.

aspirasi warga
{{caption}}
Wapres Gibran Tegaskan Pembangunan Papua Jadi Prioritas Utama Pemerintah

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Pembangunan Papua sebagai prioritas, demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia-sentris.

indonesia sentris
{{caption}}
Pangdam Cenderawasih: Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih Perkuat Konektivitas Masyarakat Papua

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menegaskan Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih akan membuka keterisoliran dan memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah Papua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

ekonomi lokal