Terobosan Baru! PP 38 Tahun 2025 Buka Keran Pembiayaan Daerah Lebih Fleksibel, Ini Kata DPR

Komisi XI DPR RI memastikan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) akan melibatkan 'meaningful participation' dari berbagai pihak, demi memperkuat fondasi sistem keuangan nasional dan menjawab dinamika digitalisasi.

MPR RI menilai penerbitan Obligasi Daerah adalah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Ketua Komisi XI DPR RI menyoroti dana mengendap sebesar Rp234 triliun di kas daerah. Pemerintah didesak segera sinkronkan fiskal agar anggaran ini optimal mendorong ekonomi.

"Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ungkap Misbakhun.

Program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa.

Perlunya kebijakan moneter serta fiskal yang akseleratif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Dia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi.

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pengadaan kaos kaki yang menjadi bagian dari perlengkapan pendidikan SPPI di Unhan, menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan secara langsung oleh BGN.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah intensifkan pembinaan pengelolaan dana BOS bagi kepala sekolah dan bendahara guna memastikan pemanfaatan anggaran sesuai aturan dan persiapan audit BPK.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

Komnas HAM mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Pemerintah Kabupaten Garut menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BJB senilai Rp239 juta kepada 22 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), menegaskan komitmen Pemkab Garut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta syiar keagamaan di wilay

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat penanganan bencana Sumatera, memastikan sebagian besar infrastruktur konektivitas kembali beroperasi penuh dan mendukung aktivitas masyarakat serta distribusi logistik.

Pimpinan Bank Pembangunan Multilateral (MDB) memperkuat kerja sama membantu negara terancam krisis global akibat konflik Timur Tengah. Upaya MDB atasi krisis global ini fokus stabilitas ekonomi dan ketahanan masa depan.

Jasamarga Nusantara Tollroad (JNT) Representative Office 1 baru-baru ini menindak 32 kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Tol Belmera, sebagai upaya menjaga keselamatan dan infrastruktur jalan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendesak Kabupaten Bengkayang menyusun program prioritas yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, di tengah tantangan anggaran daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen mempercepat pembangunan daerah melalui evaluasi berkala. Simak bagaimana Evaluasi Pembangunan Barito Utara menjadi kunci kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan fasilitas ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan berstandar tinggi bagi masyarakat Indonesia.