DPR Papua Pegunungan Dorong Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Demi Good Governance

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan secara aktif mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di wilayah tersebut.

Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, dalam keterangan tertulisnya di Wamena pada Minggu, 21 Juni, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menjadi bahan evaluasi. Hasil tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan sendiri telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi indikator positif bagi transparansi dan akuntabilitas keuangan di provinsi tersebut.

Pemprov Papua Pegunungan telah menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025, yang menandakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

DPR Papua Pegunungan mengapresiasi keberhasilan ini, melihatnya sebagai cerminan dari upaya serius pemerintah provinsi dalam menjaga akuntabilitas. Ketua DPR Yos Elopere menegaskan bahwa raihan WTP ini harus menjadi bahan introspeksi dan pendorong semangat. Hal ini penting agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Pencapaian opini WTP merupakan prestasi signifikan, terutama mengingat Papua Pegunungan masih tergolong provinsi baru yang tengah giat membangun kelembagaan. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik.

DPR Papua Pegunungan tidak hanya mengapresiasi, tetapi juga menegaskan komitmen kuatnya untuk mengawal tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Rekomendasi tersebut merupakan bagian integral dari proses pemeriksaan yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan.

Rekomendasi BPK mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembalian kelebihan pembayaran hingga perubahan kebijakan dan penyusunan regulasi baru yang diperlukan. Yos Elopere menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi ini bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Pengawalan ini krusial untuk memastikan bahwa setiap temuan dan saran dari BPK diimplementasikan secara efektif. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini juga menunjukkan peran aktif legislatif dalam fungsi pengawasan.

Raihan opini WTP diharapkan tidak hanya menjadi capaian sesaat, melainkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. DPR Papua Pegunungan berharap prestasi ini akan diikuti dengan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Yos Elopere mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun masyarakat, untuk terus belajar dari pengalaman yang ada. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih baik lagi. Ini mencerminkan semangat kolaborasi untuk kemajuan bersama.

Peningkatan pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi esensial untuk mewujudkan good governance yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi pembangunan Papua Pegunungan yang berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews