Terbongkar! Rokok Ilegal juga Dijual Pakai Jastip, Begini Modusnya

Bea Cukai Langsa gencar edukasi masyarakat di Aceh tentang bahaya peredaran rokok ilegal dan konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan penerimaan negara.

Bea Cukai Jayapura berhasil menyita 39.840 batang rokok ilegal senilai Rp59 juta dalam operasi gempur rokok ilegal, menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran barang ilegal.

Bea Cukai Maluku bersama Kanwil Bea Cukai Banten dan Jayapura berhasil menggagalkan peredaran lebih dari sejuta batang rokok ilegal lintas wilayah, mencegah potensi kerugian negara yang signifikan.

Kantor Bea Cukai Tegal terus mengintensifkan Operasi Gempur Rokok Ilegal di wilayah eks Keresidenan Pekalongan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih tinggi dan merugikan negara.

KPPBC Bengkulu terus meningkatkan operasi bersama instansi terkait untuk menekan peredaran rokok ilegal di Provinsi Bengkulu, menyita jutaan batang dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan temuan demi optimalisasi penerimaan negara.

Pemerintah Provinsi NTB kini memfokuskan penindakan rokok ilegal langsung ke distributor dan produsen, bukan lagi pedagang kecil, demi menekan kerugian negara dan peredaran barang tanpa cukai.

Operasi gabungan Bea Cukai dan Satpol PP berhasil menyita 62 ribu batang rokok ilegal senilai Rp48 juta di Aceh Jaya. Mengapa peredaran rokok tanpa cukai ini masih marak?

Menurut dia, pendekatan yang humanis dan strategis seperti ini dapat menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan.

Operasi pasar digelar di wilayah Bandar Lampung, Lampung dan Kebumen, Jawa Tengah

Bea Cukai semakin gencar memberantas peredaran rokok ilegal di masyarakat. Rokok ilegal merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Operasi telah dilaksanakan selama 15 Mei-1 Juli 2023 lalu. Hasilnya, lebih dari seratus juta batang rokok ilegal disita dalam ribuan penindakan.

Polda Sumsel bersama Bea Cukai dan Bareskrim Polri berhasil gagalkan peredaran narkoba dalam jumlah besar, menyita ribuan pil ekstasi dan kilogram sabu yang akan diedarkan di wilayah Sumatera Selatan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, proses audit terhadap perusahaan perhiasan mewah tersebut sudah selesai.

Petugas menyita jutaan batang rokok ilegal dalam operasi penindakan di wilayah Jakarta dan Banten.

Kejaksaan Agung menyerahkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya yang disamarkan sebagai limbah POME, merugikan negara miliaran rupiah.

Tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Rusia seberat 7,8 kilogram di Bali, mengungkap modus operandi yang melibatkan WNA dan perjalanan lintas pulau. Pembaca akan penasaran bagaimana jaringan ini terungkap.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pengetatan aturan pelabuhan terkait penyimpanan barang guna mengatasi kongesti dan meningkatkan efisiensi logistik di pelabuhan utama Indonesia.

Penerapan kemasan rokok yang seragam diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya PHK secara massal serta membuka peluang bagi peredaran rokok ilegal.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Bea Cukai Jayapura musnahkan 73.928 batang rokok ilegal dan MMEA di Papua, menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran barang ilegal serta menyelamatkan potensi kerugian negara hingga puluhan juta rupiah.

Bea Cukai Maluku tingkatkan kewaspadaan terhadap peredaran rokok ilegal melalui paket kiriman domestik di tengah lonjakan perdagangan digital, menuntut sinergi dengan PJT.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.