Tahukah Anda? Skema Single Salary ASN Segera Matang, Menkeu Purbaya Juga Minta Tindak Tegas Penggoreng Saham

Pemerintah matangkan Skema Single Salary ASN untuk transparansi gaji. Di sisi lain, Menkeu Purbaya desak OJK dan BEI tindak tegas 'penggoreng' saham

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam reformasi birokrasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Pada Jumat (10/10/2025), dua isu krusial menjadi sorotan utama, yakni pematangan Skema Single Salary ASN dan desakan untuk menindak tegas pelaku 'penggoreng' saham.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi penghasilan aparatur sipil negara sekaligus menciptakan pasar modal yang lebih adil dan terpercaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara khusus meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tidak ragu menghukum para manipulator pasar.

Selain kedua isu tersebut, beberapa perkembangan ekonomi penting lainnya juga mewarnai pemberitaan nasional. Mulai dari audit operasional tambang Freeport hingga penegasan mengenai beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pematangan Skema Single Salary ASN untuk Kesejahteraan

Rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau Skema Single Salary ASN terus dimatangkan oleh pemerintah. Sistem ini bertujuan menyederhanakan komponen penghasilan aparatur sipil negara dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara komprehensif.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menjelaskan pentingnya skema ini. Menurutnya, sistem single salary merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memberikan hak penghasilan ASN secara penuh dan transparan.

Dengan Skema Single Salary ASN, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih atau ketidakjelasan dalam struktur gaji. Ini akan membantu menciptakan sistem penggajian yang lebih adil dan akuntabel bagi seluruh pegawai negeri di Indonesia.

Pematangan skema ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan aparatur sipil negara yang lebih profesional dan berintegritas tinggi.

Desakan Tindak Tegas Terhadap Penggoreng Saham

Di tengah upaya reformasi birokrasi, perhatian juga tertuju pada integritas pasar modal Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindak tegas para pelaku manipulasi pasar atau 'penggoreng' saham.

Purbaya menyatakan bahwa praktik-praktik manipulatif ini merugikan iklim investasi yang sehat. "Saya kan mengamati pasar saham juga ya, ada yang menggoreng-goreng, sebagian juga saya kenal pemainnya, yang ikut, bukan main, yang bukan market maker, tapi yang ikut," kata Purbaya.

Penegasan ini disampaikan dalam acara temu media Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat. Permintaan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional.

Langkah tegas terhadap 'penggoreng' saham diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih transparan dan berkeadilan. Ini penting untuk menarik investasi jangka panjang dan melindungi kepentingan para investor.

Update Isu Ekonomi Lain: Freeport hingga Kereta Cepat

Selain isu Skema Single Salary ASN dan penegakan hukum di pasar modal, beberapa perkembangan penting lainnya turut menjadi perhatian. Salah satunya adalah terkait operasional tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca-longsor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengoperasian kembali tambang Freeport masih menunggu hasil audit. Audit ini akan menentukan faktor penyebab longsor dan langkah perbaikan yang diperlukan.

Sementara itu, terkait proyek strategis nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini memiliki manajemen keuangan sendiri.

Purbaya menyebut, "Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih." Penegasan ini penting untuk memastikan kesehatan fiskal negara.

Di sisi lain, insiden pemadaman listrik di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, juga menjadi sorotan. Pengelola bandara tengah menelusuri penyebab pemadaman selama satu jam tersebut. Tim teknis segera melakukan penelusuran dan penanganan untuk memastikan kelancaran operasional bandara.

Sumber: AntaraNews